SEKATOJAMBI.COM, JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan hutan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2025 yang diselenggarakan pada 2-3 Mei 2025 di Jakarta.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam sambutannya menegaskan pentingnya reformulasi hubungan antara pusat dan daerah demi menata ulang relasi yang lebih sehat dan produktif. Ia menggarisbawahi bahwa selama 27 tahun pasca reformasi, tantangan besar masih menyisakan pekerjaan rumah, khususnya dalam tata kelola kehutanan.
“Sentralisasi yang ekstrem di masa lalu tidak menyejahterakan daerah. Desentralisasi pasca reformasi memang membawa berkah, namun juga memunculkan tantangan baru seperti desentralisasi korupsi dan kerusakan lingkungan,” ujar Menhut Raja Antoni.
Dalam kesempatan tersebut, Menhut juga menyerukan perlunya kepemimpinan yang kolaboratif dan koordinatif. “Saya mengajak semua kepala dinas di provinsi dan kabupaten/kota untuk membuka ruang komunikasi yang konsultatif. Persoalan kehutanan yang luas tidak bisa diselesaikan pusat sendiri tanpa kerja sama erat dengan daerah,” tegasnya.
Menhut juga menekankan pentingnya mencari “jalan tengah” dalam dinamika pembangunan, dengan tidak terjebak pada posisi ekstrem antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
“Hutan harus tetap lestari, pembangunan tidak boleh berhenti, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama. Ini bukan hal mudah, tapi inilah pedoman kita,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola, Menhut menyampaikan bahwa forum ini diharapkan mampu merumuskan solusi konkret terhadap berbagai tantangan yang ada di lapangan, termasuk mendorong perbaikan regulasi kehutanan yang lebih proporsional antara pusat dan daerah.
Dalam laporannya, Sekjen Kemenhut Mahfudz menyampaikan Rakornas 2025 dihadiri lebih dari 320 peserta secara langsung di Jakarta dan lebih dari 500 peserta secara virtual dari seluruh Indonesia. Peserta terdiri dari para Pejabat tinggi Kemenhut, Kepala Dinas Kehutanan provinsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemenhut, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Ketua Asosiasi Kehutanan, dan Akademisi.
Rakornas ini bertujuan menjaring dan mempertajam rancangan strategis pembangunan kehutanan 2025-2029, agar selaras dengan kebijakan nasional dan kondisi tapak di daerah. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah konsultasi untuk memastikan sinergi antara program nasional dan program daerah, khususnya terkait revisi anggaran daerah yang sedang berlangsung.
Selama dua hari pelaksanaan, Rakornas membahas empat agenda utama:
1. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan strategi pencapaian target hingga 2030.
2. Rancangan Rencana Strategis Kehutanan 2025 sebagai panduan pembangunan kehutanan lima tahun ke depan.
3. Sharing session terkait success story pengelolaan kehutanan di tingkat tapak oleh perwakilan pelaku usaha dan KPH model.
4. Forum diskusi pembangunan kehutanan daerah, dengan strategi pencapaian target pembangunan kehutanan 2025-2029 yang selaras dengan komitmen nasional.
Untuk memperkuat substansi, Rakornas juga menghadirkan pameran hasil kerja dari Asosiasi Kehutanan dan UPT, sebagai inspirasi bagi peserta terkait inovasi dan best practice di lapangan.
“Kami mengapresiasi seluruh peserta yang hadir, baik secara langsung maupun virtual. Masukan yang diberikan akan menjadi kontribusi berharga bagi pembangunan kehutanan ke depan,” ujar Mahfudz dalam sambutannya.
Kemenhut menegaskan bahwa sinergi antar pihak serta komunikasi yang intensif dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan adalah kunci percepatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui forum ini, Kemenhut juga berharap tercipta sinergi yang lebih kuat untuk menjaga kelestarian hutan sebagai warisan bagi generasi mendatang.
