SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jambi mencatat sebanyak 5.802 orang jumlah pencari kerja di Jambi pada tahun 2025.
Hal ini menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap pasar kerja lokal, terutama dari lulusan baru dan masyarakat yang mengalami putus sekolah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Jambi, Akhmad Bestari menyebutkan, bahwa angka tersebut terdiri dari individu yang baru menyelesaikan pendidikan menengah, baik SMA maupun SMK, serta mereka yang terpaksa menghentikan pendidikan sebelum menyelesaikannya.
“Nah, jadi jumlah pencari kerja itu kan di total dari jumlah yang lulus sekolah, terus kemarin yang putus sekolah,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa mereka yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, tidak termasuk dalam kategori pencari kerja. Hal ini sesuai dengan definisi formal di mana pencari kerja adalah mereka yang tidak sedang dalam proses pendidikan formal.
“Nah, kalau dia nyambung kuliah, itu tidak dianggap orang pencari kerja, karena dia sekolah lagi,” ungkapnya.
Dibalik data yang begitu lengkap, ia mengakui bahwa data tersebut bukanlah seratus persen dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, melainkan data dari Badan Pusat Statistik.
“Kami memang selama ini juga masih pakai data BPS, ya. Data BPS yang lebih akurat, memang mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan itu,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada bulan Oktober mendatang, Provinsi Jambi akan melaksanakan Job Fair sebagai salah satu upaya untuk menyalurkan tenaga kerja lokal.
“Kita berharap Job Fair ini bisa menampung tenaga kerja yang ada di Provinsi Jambi yang bisa tersalurkan. Tetapi memang dengan kondisi yang ada sekarang ini memang agak sedikit berat, dengan kondisi perekonomian sekarang ini,” bebernya.
Adapun jumlah perusahaan di Provinsi Jambi, secara keseluruhan, mulai dari perusahaan besar, mikro, sampai kecil, tercatat mencapai 15.817 perusahaan.
Sementara itu, Pengamat Publik Nasroel Yasier, menilai bahwa masalah utama di Jambi terletak pada ketidakcocokan antara pendidikan dan dunia kerja.
“Lulusan sekolah tidak serta merta bisa langsung bekerja, karena saat ini memang di Provinsi Jambi masih minim lowongan” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah harus bekerja sama agar informasi publik memang betul tersampaikan ke masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
“Kita minta disnaker lebih aktif. Sebab, informasi lowongan kerja yang berhubungan dengan pemerintah ada di Disnaker. Apakah lowongan kerja yang dilaporkan pada Dinas tenaga Kerja itu. Kalau itu bicara sama pemerintahan,” pungkasnya.
