SEKATOJAMBI.COM, KOTA JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi tengah berupaya mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun ini. Ditarget, ada 380 titik MBG.
“Kita menyadari betul bahwa target yang akan kita wujudkan 380 titik dan MBG ini harus segera kita wujudkan dalam rangka untuk membantu anak-anak kita, ibu hamil, termasuk balita, terpenuhi gizinya,” kata Sekda Provinsi Jambi, Sudirman dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (1/8/2025).
Sudirman sudah meresmikan dan meluncurkan SPPG MBG di kawasan Pasir Putih yang berlokasi di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dia mengapresiasi bagi para mitra yang bekerjasama dengan pemerintah untuk mewujudkan MBG di Provinsi Jambi.
“Selamat kami ucapkan khusus bagi Yayasan Olivia yang dikomandoi oleh Bu Tiwi beserta jajaran yang sudah menginisiasi untuk terbentuknya SPPG ini,” ujar Sudirman.
Dikatakan Sudirmaan, dengan terpenuhinya makanan yang sehat bagi anak-anak dan ibu hamil akan meningkatkan SDM Indonesia.
“Terima kasih dan apresiasi juga kepada semua pihak yang sudah ikut membantu menyukseskan program MBG yang menjadi Asta Citanya pak Presiden, kolaborasi dan sinergi dari seluruh komponen insya Allah akan bisa merealisasikan tumbuh kembangnya anak, tumbuh kembangnya ibu dan balita itu menjadi sehat dan memiliki energi yang baik,” katanya.
Sudirman juga menyebut bahwa PR Jambi masih harus mengejar untuk tersedianya penyediaan MBG.
“Di Jambi masih jauh, 251 dari 380. Ya, kita harus kejar lagi terutama untuk di kabupaten, kalau di Kota Jambi sudah sangat luar biasa. Semua intervensinya luar biasa untuk dapur bergizi gratis ini di kabupaten kota selain Kota Jambi, harus dipacu lagi,” jelasnya.
Sekda Sudirman juga mengungkapkan bahwa mitra dari pelaksana MBG harus terus didorong dan diyakinkan bahwa program ini juga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.
“Para pemodal ini harus memiliki pemahaman yang tersosialisasikan dengan baik.Ini kan ada kekhawatiran kalau bangun dengan uang sendiri, tapi nanti kalau pelunasannya seperti apa, masih ada kecemasan, keraguan, karena memang dapur ini didominasi oleh pihak yang bisa kita katakan pihak rekan yang memiliki modal awal untuk bisa membangun. Jadi kita harus perlu mendorong para pemodal untuk ikut bersama-sama dengan Pemerintah untuk bisa membantu berdirinya dapur bergizi gratis,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 Sujatmiko meyatakan bahwa Badan Gizi Nasional mengeluarkan suatu kebijakan dalam mendukung program MBG secara nasional.
“Sinergi kolaborasi dan kerjasama dengan unsur-unsur Kementerian, Lembaga TNI/Polri, termasuk pemerintah daerah dan kelembagaan-kelembagaan yang lain ini jumlahnya juga cukup signifikan dan perkembangannya cukup bagus sampai sekarang ini. Yang paling utama bahwa pemerintah atau Badan Gizi Nasional juga sangat menghormati dan menghargai kemitraan dari unsur mandiri. Baik itu perorangan, kelompok masyarakat maupun yayasan,” kata Sujatmiko.
Dijelaskan Sujatmiko, kondisi yang ada sekarang seluruh wilayah Indonesia sekarang ini berjumlah 2.501 satuan pelayanan gizi.
“Jadi baru 2.501 satuan pelayanan gizi, ini nanti tumpengnya sudah dipotong berarti menjadi 2.502. Tetapi kita cukup bangga karena itu kontribusi adalah dari Provinsi Jambi dan ada juga yang agak cukup memprihatinkan karena Provinsi Jambi ini mendapat ranking 2 dari bawah. Jadi di antara 10 provinsi di Sumatera ini, Provinsi Jambi. Keberadaan SPPG berkaitan dengan kuantitas atau jumlah ini adalah 2 dari bawah kita ada kita, ada Provinsi Bangka Belitung,” jelasnya.
Sujatmiko juga menerangkan bahwa hal ini tidak membuat berkecil hati karena perkembangan di Jambi cukup tinggi juga.
“Ini yang menyusul dalam proses ini sejumlah 156, ya mudah-mudahan nanti bisa menyalip provinsi yang lain. Bapak ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa mengapa hal tersebut atau pertumbuhan mungkin di luar wilayah Jawa relatif lebih lambat ya,” sebutnya.
“Barangkali kita supaya tidak ragu-ragu, khususnya untuk calon mitra yang dari jalur mandiri. Kekhawatiran mitra khususnya mandiri ini hal yang terjadi sebelumnya yaitu pada bulan bulan Januari dan Februari dimana memang kondisi pada waktu itu anggaran yang ada belum bisa diturunkan untuk melaksanakan operasional satuan pelayanan pembangunan gizi. Pada awal operasional itu terdapat mitra yang harus menanggung dana talangan. Artinya menangani terlebih dahulu. Ini suatu hal yang sangat menakutkan,” pungkasnya.
