SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi bersama Kanwil Kementerian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kanwil Kementerian Direktorat Jenderal Keimigrasian dan Kanwil HAM menggelar kegiatan Entry Meeting Audit Ketaatan atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Senin (22/09/2025).
Tampak hadir di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Jambi, Kepala Kantor Wilayah, Jonson Siagian didampingi Kadiv Pelayanan Hukum, Kortini JM Sihotang dan Kadiv P3H, Dina Rasmalita. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Nomor ITJ-PW.02.01-297 tanggal 9 September 2025, dengan masa pelaksanaan audit pada 22–26 September 2025.
Entry meeting dipimpin langsung oleh Inspektur Wilayah I, Morina Harahap, bersama tim auditor yang terdiri dari Agus Rianto selaku Pengendali Teknis, Tessa L. Marlino dan Rr. Rizqi Pujaswati sebagai Auditor Muda, Naimatuzzahroh sebagai Auditor Terampil, serta Rifan W. Permana sebagai Penyusun RKA.
Dalam paparannya, tim auditor menekankan tujuan utama audit yaitu:
1. Mengidentifikasi dan memitigasi risiko pasca penataan organisasi, termasuk potensi kehilangan aset, kesalahan data, dan penyalahgunaan BMN.
2. Memastikan pengelolaan BMN pasca reorganisasi Kementerian Hukum, meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, penghapusan, dan penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menjamin rencana aksi tindak lanjut masa transisi organisasi bidang aset dan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai target.
4. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya keandalan laporan aset dan keuangan sesuai standar pemerintah.
Ruang lingkup audit mencakup pencatatan, penggunaan, serta mekanisme pengelolaan BMN hasil pengalihan antarunit, termasuk melalui skema penggunaan bersama maupun penggunaan sementara antara Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi serta Pemasyarakatan.
Dengan dilaksanakannya audit ini, diharapkan pengelolaan BMN di Kanwil Kemenkum Jambi semakin tertib, transparan, serta akuntabel sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
