SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Kanwil Kemenkum Jambi menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Minggu (19/04/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Jonson Siagian didampingi para Kepala Divisi serta jajaran Tim Kelompok Kerja (Pokja) Zona Integritas. Sementara itu, Tim Monitoring Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Morina Harahap bersama tim.
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai fasilitas layanan publik di lingkungan kantor wilayah. Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan sarana dan prasarana serta melihat sejauh mana standar pelayanan publik telah memenuhi indikator pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.
Usai peninjauan lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat evaluasi bersama. Forum tersebut dimanfaatkan untuk membahas berbagai aspek strategis yang perlu diperkuat, mulai dari peningkatan kualitas layanan, tata kelola organisasi, hingga penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Jonson Siagian menegaskan bahwa monitoring ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi secara objektif terhadap kesiapan satuan kerja.
“Monitoring ini menjadi bahan refleksi bagi kami untuk melihat apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Kami berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi pelayanan, tata kelola, maupun budaya kerja, guna memastikan pembangunan Zona Integritas berjalan optimal menuju WBBM,” ujarnya.
Sementara itu, Morina Harahap menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja secara nyata.
“Pembangunan ZI menuju WBBM membutuhkan keseriusan, konsistensi, dan kolaborasi seluruh jajaran. Yang terpenting adalah bagaimana kualitas pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan kesiapannya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
