SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar kegiatan Policy Talks bertajuk “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analisis Kebijakan di Wilayah” yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Jambi dan diikuti secara hybrid, Selasa (09/06/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Dina Rasmalita, Kepala Bidang HAM, Katim Doklan Intaltuskin, JF PKP Madya Ditjenpas Jambi, serta jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Jambi.
Selain itu, kegiatan juga diikuti perwakilan Sekretaris Daerah dari 11 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Jambi, serta peserta virtual dari lingkungan Kementerian Hukum dan pemerintah daerah se-Provinsi Jambi.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kadiv P3H Dina Rasmalita. Dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa Policy Talks ini bertujuan memperkuat kapasitas dan profesionalisme Analis Kebijakan dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis data, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Secara resmi membuka kegiatan, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian menegaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki posisi penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, setiap rekomendasi kebijakan harus disusun berdasarkan data yang valid, analisis yang objektif, serta mampu menjawab kebutuhan organisasi dan masyarakat.
“Analis Kebijakan tidak hanya berperan dalam menyusun dokumen, tetapi menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Hasil analisis yang baik harus mampu menjawab kebutuhan organisasi dan masyarakat,” ujar Jonson.
Pada sesi utama, peserta mendapatkan materi dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Dr. Arfa’i, S.H., M.H. Ia menjelaskan pentingnya peran Analis Kebijakan dalam setiap tahapan siklus kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi.
Menurutnya, kebijakan publik yang berkualitas harus lahir dari pemahaman yang tepat terhadap persoalan masyarakat, berbasis riset, serta melibatkan partisipasi publik dalam proses penyusunannya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Strategi Kebijakan, Farah Annisa Harahap, S.I.P., memaparkan materi mengenai teknik penyusunan policy brief sebagai instrumen penting dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan.
Farah menjelaskan bahwa policy brief harus disusun secara singkat, jelas, fokus, berbasis bukti, dan mudah dipahami agar dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis.
Diskusi yang berlangsung interaktif memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai teknik analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi yang aplikatif, serta strategi penyajian hasil analisis yang efektif dan komunikatif.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi berharap para Analis Kebijakan di wilayah semakin mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung terwujudnya kebijakan publik yang tepat guna dan berdampak nyata.
Kegiatan Policy Talks ini juga menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Jambi dalam memperkuat budaya kerja berbasis data dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adaptif, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
