SekatoJambi.com, Bungo – Kisruh viral video beberapa oknum DPRD Kabupaten Bungo terkait tuntutan mogok kerja jika permintaan pencairan anggaran SPPD belum dicairkan, kini video tersebut menuai pro dan kontra ditengah masyarakat.
Video tersebut diketahui telah dibuat beberapa bulan lalu, namun baru disebar luaskan melalui sosial media pada beberapa hari yang lalu dan menjadi pembahasan oleh pewarta media nasional.
Debi Krismanto selaku eks.aktivis dan ketua BEM disalah satu kampus swasta di Kabupaten Bungo pun angkat bicara, ia menilai bahwa hal yang dilakukan oleh oknum DPRD tersebut tidak mesti dilakukan, karena pasti akan membangun citra negatif ditengah masyarakat.
“Sekarang kita sama-sama tau bahwa banyak masyarakat yang terdampak Covid-19, seharusnya pihak wakil rakyat bersuara lantang atas kepentingan masyarakat terlebih dahulu, terutama masyarakat yang sangat terdampak sekali oleh wabah covid-19” katanya, (12/8).
Lanjut, Debi menduga dan menilai bahwa permasalahan ini juga dipicu oleh anggaran Kabupaten Bungo yang devisit, sehingga pencarian anggaran SPPD anggota DPRD Kabupaten Bungo belum kunjung dicairkan.
“Seharusnya pemerintah dapat menyelesaikan persoalan pencairan SPPD Anggota DPRD Kabupaten Bungo dengan segera karena itu hak mereka, pun ternyata anggaran Gerakan Dusun Membangun (GDM) yang merupakan program kerja Hamas-Apri pada tahun 2020 saja di duga tidak 100 persen dicairkan, pun di tahun 2021 masih menjadi tanda tanya besar” tambahnya.
Secara tegas Debi meminta jika tidak mampu mengatasi semua persoalan Kabupaten Bungo, pemimpin Kabupaten Bungo diharapkan mundur saja.
“Jika tidak mampu mengatasi persoalan Kabupaten Bungo harap mundur saja pak Bupati dan Wabup, semoga Bapak Presiden Jokowi mendengar jeritan masyarakat Kabupaten Bungo, jika diduga adanya kesalahan dalam mengelola anggaran pemkab Bungo, mohon Komisioner KPK serta kemendagri untuk dapat segera menyelesaikan ini semua” tutupnya. (*).
