SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jambi mengikuti kegiatan Apel Bersama Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara virtual, Senin (14/7/2025).
Kegiatan apel ini dipusatkan di Lapangan Upacara Kementerian Hukum RI, Jakarta, dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, bertindak sebagai pembina apel.
Dari Jambi, kegiatan ini diikuti langsung oleh Pimti Pratama dan Pejabat Struktural beserta Jabatan Fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Jambi. Tampak pula hadir Kakanwil KemenHAM Jambi, Sukiman beserta Pejabat Struktural dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jambi dan Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi.
Dalam amanatnya, Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas kementerian dalam lingkungan koordinatif di bawah Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. “Satu pagar besar, satu lingkungan, satu keluarga, satu sahabat,” ujarnya, sembari menyampaikan bahwa potensi besar sumber daya antar kementerian harus dikelola bersama demi membangun bangsa yang inklusif dan adil.
Menteri HAM juga menyoroti peran strategis kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko, termasuk Kemenkum, Kemen ImiPAS, dan KemenHAM. Ia menyebutkan bahwa fungsi strategis seperti pelayanan hukum, kekayaan intelektual, harmonisasi kebijakan, keimigrasian, dan pemasyarakatan, merupakan ujung tombak pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat.
“Pintu Kementerian HAM selalu terbuka untuk kementerian lain yang ingin menjangkau masyarakat namun mengalami kendala. Kantor Wilayah kami siap memfasilitasi program-program lintas sektor yang bertujuan mendekatkan layanan ke masyarakat,” tegas Natalius.
Kegiatan apel ini juga menjadi momentum penting untuk meneguhkan semangat kolaborasi, integrasi, dan kesetaraan antar lembaga. “Kalau kita bersatu, maka rakyat juga akan bersatu. Kalau kita damai, maka rakyat pun akan hidup dalam kedamaian,” tutup Menteri HAM dalam amanatnya.
Apel bersama ini diikuti secara serentak oleh seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait di seluruh Indonesia, sebagai wujud nyata penguatan koordinasi nasional dalam pelayanan publik dan penegakan hukum.
