SEKATOJAMBI.COM, KOTA JAMBI – DPRD Kota Jambi menggelar rapat Paripurna dalam agenda Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, bertempat di Ruang Swarna Bhumi DPRD Kota Jambi pada Kamis (24/4/2025) siang.
Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir.
Sebelumnya, pada akhir Maret Wali Kota Jambi telah menyampaikan LKPJ kepada DPRD Kota Jambi.
Setelah dilakukan kajian serta dengar pendapat dengan pihak terkait, DPRD Kota Jambi menyampaikan catatan terhadap LKPJ Wali Kota Jambi.
Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi, Rio Ramadhan menyampaikan beberapa catatan yakni salah satunya terkait dengan Lembaga Adat Melayu (LAM).
“Kami meminta agar Pemerintah Kota Jambi LAM lebih dilibatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, komisi satu juga menyoroti terkait dengan bangunan di Kota Jambi yang belum memiliki izin. Serta meminta Satpol PP agar meningkatkan kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
“Seperti di Jalan Agus Salim Tugu Keris sampai Gor,sekarang kiri kanan dipakai. Jadi kalau ada pembeli jadi macet, ujarnya.
Kemudian, Anggota Komisi II DPRD Kota Jambi juga menyampaikan beberapa catatan berkaitan dengan penyelesaian sertifikat tanah dan kepemilikan bangunan milik Pemerintah Kota Jambi agar memiliki status hukum yang jelas.
“Contoh aset Dinas Ketahanan Pangan dan jalan di sekitar Jambi Town Square,” ujarnya.
Kemudian meminta Pemkot Jambi untuk memanfaatkan aset yang tidak terpakai dan mengevaluasi objek pajak.
Kemudian Ketua Komisi III Kota Jambi Umar Paruk juga meminta percepatan dan kelanjutan pembangunan Pos Damkar di wilayah Pelayangan.
“Karena di daerah tersebut rata-rata rumah warga terbuat dari papan,” sebutnya.
Lebih lanjut Komisi IV DPRD Kota Jambi menyoroti beberapa hal berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.
“Kami meminta agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekolah serta solusi untuk honorium Guru Tahfiz,” katanya.
