Di Hadapan KPK RI, Bupati BBS Tegaskan Integritas sebagai Fondasi Utama Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
MUARO JAMBI – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pencegahan korupsi harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan BBS saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan DPRD Kabupaten Muaro Jambi di Ruang BERBAKTI, Kantor Bupati Muaro Jambi, Kamis (15/10/2026).
Rakor yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus memperdalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, baik dari aspek internal maupun eksternal.
Kegiatan ini dihadiri jajaran Tim Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI yang dipimpin Kasatgas Uding Juharudin, pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Di hadapan jajaran KPK RI dan para pemangku kepentingan daerah, Bupati BBS menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur berdasarkan tingginya serapan anggaran. Lebih dari itu, setiap program pemerintah harus memberikan manfaat nyata, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BBS: Setiap Rupiah Anggaran Harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat
Bupati BBS mengingatkan seluruh kepala OPD agar menjalankan program dan kegiatan secara profesional, transparan, serta berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, anggaran daerah merupakan amanah publik yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, harus mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Ukuran sesungguhnya dari keberhasilan pembangunan adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan, transparansi pengelolaan keuangan, serta kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran,” ujar Bambang Bayu Suseno.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan Pemkab Muaro Jambi dalam mendorong pembangunan yang tidak semata-mata mengejar pencapaian administratif, tetapi juga memperhatikan kualitas hasil dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, setiap program pembangunan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Integritas Bukan Sekadar Slogan
Dalam kesempatan itu, BBS juga menegaskan bahwa integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan atau sekadar komitmen yang disampaikan dalam forum resmi. Nilai tersebut harus menjadi prinsip dasar yang diterapkan oleh seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Integritas harus diwujudkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Penegasan ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Pemkab Muaro Jambi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dibangun melalui tindakan nyata, konsistensi dalam menjalankan aturan, serta keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan kebijakan publik.
Bupati BBS mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab.
Penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang terjadinya penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Jadikan Koordinasi dengan KPK sebagai Momentum Pembenahan
BBS menilai kehadiran Tim KPK RI di Kabupaten Muaro Jambi bukan sekadar agenda koordinasi formal. Pertemuan tersebut harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan dan mengidentifikasi berbagai aspek yang masih memerlukan pembenahan.
Menurutnya, koordinasi dengan KPK RI merupakan bagian penting dalam memperkuat langkah pencegahan korupsi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong perbaikan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
Melalui pendampingan dan penguatan yang diberikan KPK RI, Pemkab Muaro Jambi diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Bupati pun menyampaikan apresiasi atas dukungan KPK RI yang secara konsisten memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam upaya memperkuat pencegahan potensi tindak pidana korupsi.
Baginya, upaya membangun pemerintahan yang bersih membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya dari kepala daerah, tetapi juga seluruh perangkat daerah, unsur legislatif, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Mendorong Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam konteks tersebut, Pemkab Muaro Jambi dituntut untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, pengawasan internal, pengelolaan aset, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Selain itu, keberhasilan pencegahan korupsi juga membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dalam membangun budaya kepatuhan terhadap aturan. Setiap kebijakan dan program harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek legalitas, efisiensi, manfaat, serta kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, arahan Bupati BBS kepada seluruh OPD menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan pola kerja pemerintahan, dari yang semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran menjadi pemerintahan yang lebih mengutamakan hasil dan manfaat pembangunan.
Komitmen untuk Muaro Jambi yang Lebih Baik
Melalui Rakor bersama KPK RI dan DPRD Kabupaten Muaro Jambi, BBS menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.
Komitmen tersebut diharapkan tidak hanya tercermin dalam pernyataan di forum koordinasi, tetapi juga diwujudkan melalui pelaksanaan program pembangunan yang sesuai aturan, pengelolaan anggaran yang transparan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bagi masyarakat, pemerintahan yang baik bukan hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari sejauh mana program tersebut memberikan manfaat, menjawab kebutuhan publik, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan memperkuat integritas sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan, Pemkab Muaro Jambi diharapkan mampu membangun sistem birokrasi yang semakin profesional, meningkatkan kualitas pembangunan daerah, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Bagi Bupati Bambang Bayu Suseno, pesan utamanya jelas: setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara bertanggung jawab, setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan masyarakat, dan setiap aparatur pemerintah harus menjadikan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan amanah.
























