SEKATOJAMBI.COM, JAKARTA – Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dalam kerja sama negara Selatan-Selatan dengan menjadi tuan rumah acara South-South Exchange 2024 (SSE 2024). Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi lokasi untuk perhelatan kegiatan yang berlangsung dari tanggal 30 September hingga 3 Oktober 2024 ini. SSE 2024 mempertemukan para delegasi dari berbagai negara, yakni Brazil, Ekuador, Indonesia, Kamboja, Kosta Rika, dan Republik Demokratik Kongo untuk menciptakan peluang strategis dan mempercepat aksi iklim global pengurangan emisi khususnya dari sektor kehutanan (Forest and Other Land Use/FOLU) di Negara yang berpartisipasi dalam kerja sama Selatan-Selatan.
Acara ini dapat terselenggara berkat kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang didukung penuh oleh United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
SSE 2024 memberikan wadah bagi negara-negara peserta untuk bertukar wawasan, berbagi pengalaman dan memperkuat kerja sama dalam pengelolaan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+) dengan pendanaan Pembayaran Berbasis Hasil (Results-Based Payments/RBP) di bawah skema Green Climate Fund (GCF) serta skema pendanaan iklim lainnya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa ”Indonesia telah menunjukkan keberhasilan implementasi REDD+ kepada dunia melalui contoh nyata dalam memperoleh RBP REDD+. Keberhasilan RBP REDD+ di Indonesia saat ini meliputi 2 proyek di Tingkat Nasional dan proyek di tingkat Sub Nasional, yaitu :
1) GCF RBP REDD+ dengan target pengurangan emisi 20,3 juta tCO2e (2014-2016) bernilai USD 103,8 juta
2) Kerjasama Bilateral Indonesia-Norway (RBC) dengan target pengurangan emisi 11,7 juta tCO2e (2016-2017) + 20 juta tCO2e (2017-2019) bernilai USD 56 juta + USD 100 juta
3) serta 2 proyek di Tingkat Sub Nasional, yaitu :
a. FCPF Carbon Fund di Provinsi Kalimantan Timur dengan target pengurangan emisi 22 juta tCO2e (2019-2024) senilai USD 110 juta
b. BioCF-ISFL di Provinsi Jambi dengan target pengurangan emisi sebesar 14 juta tCO2e (2020-2025) senilai USD 70 juta.
Leading by Example yang dilakukan Indonesia dalam RBP REDD+ tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan implementasi REDD+ pada skala nasional, regional, dan internasional, serta dapat dijadikan sebagai contoh pembelajaran bagi negara-negara lainnya melalui South-South Exchange 2024 (SSE 2024) ini”.
Sebagai salah satu pelopor dalam inisiatif REDD+, Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan. Pada tahun 2007, Indonesia menjadi tuan rumah dan memfasilitasi negosiasi pada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties ke-13 di Bali. Melalui pertemuan ini, Indonesia memainkan peran penting karena untuk pertama kalinya konsep REDD+ dikembangkan untuk mencakup pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan karbon stok hutan, serta mendorong adanya insentif pendanaan bagi negara-negara yang berhasil menunjukkan kinerja pengurangan emisinya.
Indonesia kemudian memperoleh insentif program REDD+ RBP dengan memperoleh pendanaan sebesar 103,78 juta US dollar dari Green Climate Fund (GCF) atas pencapaian target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional melalui Nationally Determined Contribution/NDC dari sektor FOLU pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Sebagai bentuk upaya pengurangan emisi yang lebih ambisius, Indonesia juga telah menetapkan Program FOLU Net Sink 2030 untuk mencapai target NDC sektor FOLU sebesar 60% pada 2030.
Manfaat dari insentif yang didapatkan Indonesia diperuntukkan untuk mendukung kembali implementasi REDD+ dengan mengacu pada Strategi Nasional (STRANAS) REDD+. Program REDD+ yang dituangkan dalam STRANAS tersebut akan dihitung kontribusinya terhadap capaian target NDC yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024.
Dr. Joko Tri Haryanto, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, sebagai salah satu badan yang telah mengimplementasikan pendanaan REDD+, menyampaikan bahwa, “Sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dana REDD+ serta dana lingkungan secara umum, BPDLH mengajak peserta South-South Exchange untuk dapat berbagi cerita tentang bagaimana pengalaman, tantangan serta peluang dalam mengakses dan mengelola dana REDD+ RBP. Peluang akses dana REDD+ RBP dapat menjadi pendanaan utama untuk mencapai NDC di sektor FOLU. Negara-negara dengan hutan tropis masih memerlukan akses terhadap pendanaan iklim dalam jumlah yang lebih besar untuk mencapai target NDC nya. Pengelolaan pendanaan REDD+ RBP ini memerlukan instrumen/skema yang lebih fleksibel untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan programnya.”
Penguatan kapasitas arsitektur REDD+ dan pendukungnya dilakukan melalui pematangan elemen arsitektur REDD+ nasional, antara lain, penyesuaian STRANAS REDD+ dengan target NDC, Acuan Tingkat Emisi di Sektor Kehutanan (Forest Reference Emission Level/FREL) yang dijadikan acuan tingkat emisi sub nasional, Kerangka Pengaman REDD+ (Safeguard Information System REDD+), kebijakan pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (Monitoring, Reporting, and Verification/MRV), Sistem Registri Nasional (SRN), serta kebijakan carbon pricing. Di samping penguatan nasional, arsitektur REDD+ di tingkat daerah juga didukung penerapannya dengan pengukuran FREL provinsi, dan pembuatan SIS-REDD+ dan MRV provinsi.
Melalui kegiatan SSE 2024, Negara peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman komprehensif tentang implementasi REDD+ dan pengelolaan dana insentif REDD+ RBP terintegrasi agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan memberikan kontribusi pada pengurangan emisi.
Pada kegiatan SSE 2024 ini juga ada satu sesi khusus yang membagikan kisah sukses Pemprov Kaltim dalam mengimplementasikan program REDD+. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Kaltim dalam implementasi program REDD+, antara lain, pengintegrasian program REDD+ ke dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah, perencanaan kebijakan fiskal, serta implementasi mekanisme pembagian manfaat REDD+. Lalu manfaat yang telah dirasakan oleh Pemprov Kaltim, antara lain, insentif dana REDD+ untuk meningkatan kapasitas tenaga pendamping pengelolaan hutan, serta pengurangan emisi gas rumah kaca.
Dr. Aretha Aprilia, Kepala Unit Lingkungan, UNDP Indonesia mengatakan, “UNDP berkomitmen penuh untuk mendukung visi Indonesia dalam mencapai target NDC dan FOLU Net Sink 2030. Kemitraan kami dengan pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan internasional lain akan terus fokus pada pemanfaatan pembiayaan inovatif, peningkatan kapasitas dan kebijakan sehingga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bertemakan “Uniting Forests & Land for REDD+: Advancing Finance for NDC Implementation through South-South Cooperation”, SSE 2024 diharapkan mampu menjadi platform tukar pengalaman, hingga memperdalam kerja sama karena hanya dengan demikian aksi iklim akan menjadi semakin kuat dan nyata.”
Senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Unit Lingkungan UNDP, Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan, Akmal Malik, menyampaikan, “Dengan adanya pelaksanaan SSE ini kami mempercayai bahwa tujuan kita untuk mengelola hutan dan lahan dalam kerangka REDD+ akan mampu meningkatkan pendanaan implementasi REDD+ serta menuju capaian target NDC masing-masing negara pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga hasil diskusi kita ini akan membawa manfaat, tentunya akan membawa manfaat bagi masing-masing negara. Dan yang lebih penting, kita hanya punya satu bumi, mari kita bersama-sama menyelamatkan bumi kita, mari kita bersama-sama membangun negeri kita, agar bumi ini lebih baik bagi manusia di masa yang akan datang.”
SSE 2024 juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lintas negara dengan membekali peserta dengan alat dan pendekatan praktis yang diperlukan untuk menyederhanakan inisiatif REDD+ yang akan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca serta memperkuat akses terhadap pendanaan iklim. Ini termasuk mempromosikan inklusi sosial dan gender di sektor FOLU melalui penerapan prinsip-prinsip perlindungan (safeguard). Dengan demikian, SSE 2024 berkontribusi secara positif terhadap pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dan SDGs.
