MERANGIN – Ribuan tenaga honorer di kabupaten Merangin masih menunggu kejelasan pasca pengumuman hasil seleksi PPPK tahap I.

Bagaimana tidak, pada minggu pertama bulan Ramadhan ribuan tenaga honorer belum gajian terhitung januari 2025.

Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu sangat ditunggu, sebab untuk membayar gaji tenaga honorer tentu butuh dasar untuk membayar.

Berbeda dengan kabupaten Merangin, pemerintah provinsi Jambi sudah menerbitkan surat edaran atau SE Gubernur terkait pembayaran gaji tenaga honorer 2025.

Surat Edaran Gubernur Jambi nomor 6/SE/Gub.TAPD/II/2025 tentang pembayaran gaji pegawai non ASN (tenaga honorer) dilingkup pemprov jambi tahun anggaran 2025. Beberapa kriteria pegawai non ASN (tenaga honorer) yang dapat dibayarkan gaji.

Pertama, lulus seleksi PPPK tahap I dan SK sedang berproses untuk penetapan NIP, Kedua, ikut seleksi PPPK tahap I 2024 tetapi tidak lulus (masuk database BKN).

Terkait persoalan pembayaran gaji tenaga honorer di lingkup Pemkab Merangin yang belum gajian selama 3 bulan, Bupati H M Syukur pada Media ini mengatakan, bahwa hari ini pertama bertugas sebagai bupati di Merangin dan akan mempelajari terlebih dahulu.

“Yang jelas hari ini saya baru masuk di Merangin nanti akan saya pelajari, sepanjang itu tidak melanggar undang-undang, itu haknya menurut undang-undang tentu akan kita bayar,”kata H M Syukur usai pidato pertama di Gedung DPRD Merangin. Selasa (4/3/2025).

Lalu bagaimana kalau tidak dibayarkan, mengingat sebentar lagi memasuki hari raya idul fitri sedangkan jumlah tenaga honorer ribuan, M Syukur menegaskan bahwa dirinya bersama Wabup A Khafid sudah memikirkannya.

“Semua sudah kita pikirkan, tapi ada aturannya, jangan nanti pemerintah kita jadi masalah karena bagaimanapun itu adalah duit negara, jadi memang harus peruntukannya ada sesuai dengan aturan, jadi Insha Allah apa yang menjadi komitmen kita,”tambahnya.

“Termasuk tunjangan akan kita realisasikan, tentu dengan aturan-aturan, sekarang ini banyak aturan baru dan pemerintah pusat juga minta penyesuaian termasuk efisiensi anggaran, dalam minggu ini akan kita kejar supaya ini semua, pemerintahan ini bisa berjalan,”ujar M Syukur yang dibenarkan Wabup A Khafid.(BR)