SEKATOJAMBI.COM, BUNGO – Baru-baru ini sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) di Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Jambi kritik Pemerintah Kabupaten Bungo, khususnya ke Bupati Bungo terkait jalan rusak.
Setelah ditelusuri akses jalan tersebut terdapat di Kampung Lebuh Dusun Telentam, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo.
Kritik yang disampaikan anak-anak tersebut agar sang bupati melihat kondisi jalan rusak yang cukup parah itu.
Jalan yang berlumpur ketika hujan tersebut merupakan lalu lintas mereka setiap hari ketika ke sekolah.
Bahkan kata mereka agar Bupati Bungo merasa iba dengan kondisi jalan tersebut.
Kondisi itu membuat mereka harus melepas sepatu mereka saat berangkat ke sekolah.
Adapun kritik tersebut disampaikan dalam @infojambi_.
Tampak dalam video tersebut kondisi jalan yang beralaskan tanah dan berlumpur.
Keterangan dalam postingan itu disebutkan bahwa jalan tersebut dilalui anak-anak baik pergi dan pulang sekolah.
Jika kondisi cuaca hujan, maka jalan tersebut akan langsung berlumpur dan bahkan tak bisa dilalui.
Perbaikan jalan rusak tersebut sudah puluhan tahun dinantikan warga untuk segera diperbaiki.
Warga sekitar mengharapkan agar Pemkab Bungo segera memperbaiki jalan tersebut.
Mereka tidak meminta untuk langsung di aspal, namun paling tidak mendapatkan perbaikan.
Kepala Dinas PUPR Bungo Hasbi Assidiqie membenarkan atas kondisi akses jalan yang beredar dalam vidio tersebut.
Dia menjelaskan, di APBD murni, anggaran 2025 teralokasi Rp 900 juta untuk perbaikan jalan yang sedang viral tersebut.
“Anggaran 2025 ini kita alokasikan Rp 900 juta,” ujar Hasbi, Kamis (30/1/2025)
Besaran anggaran tersebut sepenuhnya tidak menyelesaikan persoalan seratus persen untuk akses jalan sepanjang 4 km tersebut.
Namun secara bertahap butuh waktu karena faktor keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Akses jalan rusak tidak hanya di sana didaerah lain juga menjadi prioritas pemerintah daerah. Secara bertahap kita perbaiki,” ungkapnya.
Kapan dimulainya pekerjaan, dijelaskan Kadis PUPR hanya menunggu DPA , lanjut persiapan dokumen dan dilakukan tender.
Untuk mekanisme, apakah dilakukan perbaiki tertuju di titik hotspot tertentu menunggu kajian dari pihak teknis dan permintaan masyarakat setempat.
