SEKATOJAMBI.COM, RIAU – Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Riau, Jumat (17/11/2023).
Pada kunjungan kerja kali ini, Komisi IV DPR RI meninjau Manggala Agni Daops Pekanbaru di Minas, Siak untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Manggala Agni dalam upaya penanganan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan pada puncak fase El Nino tahun 2023 di Provinsi Riau.
Laksmi Dhewanthi, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, menjelaskan bahwa sejak awal Januari 2023 hingga tanggal 16 November 2023, terpantau 1.400 hotspot dengan total luasan 8,9 ribu hektar hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Riau dengan puncaknya terjadi di bulan Oktober 2023, yaitu 278 hotspot. Sementara itu, menghadapi potensi el nino moderate yang diperkirakan masih akan bertahan hingga April 2024, Laksmi mengarahkan agar 213 personil dari 4 Daops Manggala Agni di Provinsi Riau (Pekanbaru, Siak, Dumai, dan Rengat) untuk terus siaga.
“Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI terhadap ditetapkannya jabatan fungsional Manggala Agni sehingga diharapkan Manggala Agni lebih sejahtera dan bisa lebih fokus bekerja mengendalikan kebakaran hutan dan lahan,” imbuh Laksmi.
Djarot Syaiful Hidayat, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi sinergi dan kolaborasi antara Kementerian LHK dengan seluruh unsur Pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat yang terlibat aktif menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
“Komitmen Manggala Agni harus terus meningkat, semangatnya harus tetap tinggi. Manggala Agni harus benar-benar menunjukkan dirinya sebagai Patriot Indonesia dalam menyelamatkan hutan dan keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat Indonesia dari bencana karhutla. Jangan sampai ketika diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Manggala Agni malah enggan kerja di lapangan,” pesan Djarot.
Sementara itu, saat meninjau lokasi pengelolaan limbah B3 milik PT Pertamina Hulu Rokan di Minas, Siak, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Slamet, mendorong Kementerian LHK untuk segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya tanah terkontaminasi minyak bumi di luar lokasi pengelolaan limbah B3 milik PT Pertamina Hulu Rokan.
“KLHK harus tegas untuk menegakkan hukum atas pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai aturan karena dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani, menyampaikan Kementerian LHK akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 terkait pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 yang dilakukan PT Pertamina Hulu Rokan.
“Dan terkait aduan masyarakat atas mengenai dugaan adanya tanah terkontaminasi minyak bumi di luar lokasi pengelolaan limbah B3 milik PT Pertamina Hulu Rokan yang membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan, tim Ditjen Gakkum LHK akan segera,” pungkas Rasio.
Turut mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI kali ini, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi LHK, Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Direktur Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera, Kepala Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, Wakil Bupati Siak, serta jajaran Kepala UPT KLHK di Provinsi Riau.
