SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI merilis 4 titik rawan terjadi pelanggaran Pilkada di wilayah Sumatera.
Adapun 4 titik rawan tersebut, ialah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Riau.
Beberapa faktor yang membuat keempat Provinsi ini dinilai rawan terjadi pelanggaran pemilu, salah satu faktor utamanya yakni wilayah tersebut memiliki penduduk yang cukup banyak sehingga polarisasi masyarakat mudah terjadi.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sendiri mengakui keadaan di lapangan cukup baik dan aman untuk Pilkada serentak yang dijadwalakan bulan November 2024 mendatang.
Dari data pusat itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan sebenarnya keamanan Pilkada di Jambi dalam tingkatan cukup baik. Hanya saja ada catatan terkait dua wilayah (kabupaten/kota) yang menjadi tanggung jawab 1 Polres yakni Kerinci-Sungai Penuh.
“Ada dua wilayah yang 1 Kapolres (pengamanannya,red) seperti Kerinci dan Sungai Penuh. Yang menjadi atensi kenapa 2 wilayah yang satu Kapolresnya. Sedangkan kabupaten/kota lainnya satu semua Polresnya, itu yang menjadi atensi dari Kemenko Polhukam,” ucapnya.
Menurut Al Haris, persoalan itu bisa diatasi dengan perlu menambah personil dan langkah terukur lainnya.
“Ya kalau Jambi seperti pantauan Kemenko Polhukam, Insya Allah cukup baik, tapi tak boleh under estimete (meremehkan), kita minta semua petugas keamanan mulai penyelenggara, pengawas, masyarakat harus punya komitmen luar biasa untuk mencegah mengiring isu yang kepada perpecahan,” akunya.
Selain itu, Al Haris menjelaskan juga ada sedikit atensi lainnya menyangkut dana hibah Pilkada atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Untuk Jambi Insya Allah kondisinya aman, ada sebagian yang belum hibah. Artinya sudah diteken NPHD tapi uang belum digeser (disalurkan). Ini Pak Menteri melihat agar segera digeserlah,” sebutnya.
“Walaupun belum digunakan Polri/TNI, namun, ini harus segera digeser agar Kepolisan/TNI sudah bisa membuat langkah-langkah pengamanan Pilkada 2024,” ucapnya.
