SEKATOJAMBI.COM, JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi turut berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan Hari ke 3 dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 di Grand Mercure Kemayoran Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum (17/12/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Jonson Siagian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Dina Rasmalita, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kortini JM Sihotang, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Ermasdon.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah pembahasan komisi, yang menjadi forum strategis untuk merumuskan rencana aksi dan penguatan kebijakan tahun 2026. Dalam pembahasan komisi, Kanwil Kemenkum Jambi terlibat sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing, baik pada komisi Dukungan Manajemen, Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, maupun Pelaksana Teknis. Forum ini dimanfaatkan sebagai ruang dialog substantif antara unit pusat dan kantor wilayah guna menyelaraskan arah kebijakan, program, serta langkah strategis ke depan.
Pembahasan komisi difokuskan pada perumusan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, penguatan peran Kantor Wilayah dalam mendukung prioritas nasional, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. Setiap komisi dipandu oleh pimpinan unit Eselon I terkait, dengan melibatkan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi sebagai peserta utama.
Pimti Pratama sebagai perwakilan Kanwil Kemenkum Jambi secara aktif menyampaikan pandangan, masukan, dan praktik baik yang telah dan akan dilaksanakan di Provinsi Jambi. Kontribusi tersebut diharapkan dapat memperkaya perumusan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan daerah sekaligus selaras dengan kebijakan strategis kementerian.
Melalui pembahasan komisi ini, Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, layanan hukum yang berkualitas, serta transformasi kelembagaan yang adaptif dan berorientasi hasil. Sinergi antara pusat dan daerah yang terbangun dalam forum ini menjadi fondasi penting dalam mendukung visi Kementerian Hukum menuju pelayanan hukum yang berkeadilan dan berdaya saing.
