SEKATOJAMBI.COM, TANJAB BARAT – Dugaan korupsi dan Nepotisme di pemerintahan Desa Teluk Pengkah, kali ini BPD datangi Dinas PMD Kabupaten Tanjab Barat, untuk memberikan penyampaian keterangan tentang poin – poin berdasarkan surat laporan BPD kepada Dinas PMD Rabu (22/4/2026).
Menindaklanjuti laporan BPD soal dugaan korupsi, nepotisme dan pungli di Desa Teluk Pengkah kecamatan Tebing Tinggi, hari ini dinas PMD Kabupaten Tanjab Barat, menerima segala penyampaian dari BPD.
Kepala Dinas PMD kabupaten Tanjab Barat, M. Natsir membenarkan saat dikonfirmasi diruangan nya, terkait tindak lanjut laporan BPD Desa Teluk Pengkah.
”Siang ini kami memanggil pihak BPD untuk dimintai keterangan terkait laporan tersebut dalam hal ini kami melaksanakan tugas PMD dalam fungsi sebagai pembinaan di desa,” ungkap Natsir.
Dia juga memastikan tidak hanya pihak BPD yang dipanggil, tetapi kepala Desa juga akan di panggil oleh PMD.
”Setelah meminta keterangan dari BPD, kami juga akan segera memanggil kepala Desa dalam waktu dekat,” tegas M. Natsir.
Dugaan Korupsi dan Nepotisme Kades Teluk Pengkah, kecamatan Tebing Tinggi, Akhmad Tamrin menguap ke publik. Pasalnya selain dilaporkan ke instansi terkait, pihak BPD Desa Teluk Pengkah juga melaporkan ke Inspektorat tentang bantuan BLT yang tidak tepat sasaran, bahkan saat di konfirmasi Ketua BPD mengatakan Pihak nya sangat jarang Di Ajak musyawarah dalam pembahasan masalah di desa yaitu Musdes.
“Kalau jenis bantuan BLT yang di duga tidak tepat sasaran, kami dari BPD tidak pernah di panggil untuk di ikutsertakan dalam musyawarah desa (Musdes) dan dari hasil pantauan kami banyak masyarakat miskin yang tidak dapat bantuan BLT itu, yang dapat dalam pemantauan kami kebanyakan sanak dan famili kades yang dapat yang bahkan di katagorikan mampu,” terangnya.
Mengenai penjelasan BPD yang mengatakan BLT tidak tepat sasaran dan tidak pernah di ikut sertakan dalam Musdes (musyawarah desa). M. Natsir mengatakan akan segera memanggil Kepala Desa teluk pengkah.
“Besok kami akan menyurati kepala desa teluk pengkah dan segera memanggil nya untuk di mintai keterangan kebenaran nya,” ungkapnya.
Dari beberapa poin dalam laporan BPD Teluk Pengkah, diantaranya soal dugaan adanya pungli dalam pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan oleh pihak Desa dengan nominal pungutan biaya ratusan ribu hingga jutaan rupiah per satu sertifikat BPD juga melaporkan penyaluran BLT tidak tepat sasaran.
Selain itu, dugaan nepotisme dalam pelaksanaan penyaluran BLT dari sumber dana DD, selanjutnya BPD juga minta dilakukan audit kembali terhadap pekerjaan dana desa di beberapa titik yang terkesan dikerjakan asal jadi.bahkan Ketua BPD teluk pengkah Deni Albar juga minta audit khusus penyertaan modal dana Bumdes dari Tahun 2020 hingga 2025 karena dana terus dikucurkan fakta dilapangan usaha tidak berjalan.
“Prihal ini akan terus kami gebrak demi mendapatkan keadilan bagi masyarakat yang sudah di pungut biaya dalam pembuatan Sertifikat PTSL,dan BLT yang tidak tepat sasaran bahkan jika di tingkat daerah tidak selesai sesuai fakta, kami akan terus ke jenjang tingkat Pusat bahkan ke kementrian Desa pun kami tetap lanjut,” tegas Deni Albar. (Sekatojambi.com/Abdul Hadi)
