SEKATOJAMBI.COM, KOTA JAMBI – Ratusan warga Kota Jambi seruduk kantor DPRD Kota Jambi dalam rangka menuntut kebijakan zona merah Pertamina.
Aksi ini dilakukan pada saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi perayaan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625 dan HUT ke-80 Pemerintah Kota Jambi.
Saat rapat tersebut berlangsung, ratusan warga memadati halaman gedung DPRD. Mereka datang membawa spanduk, poster tuntutan, hingga replika pocong yang menjadi simbol matinya kepedulian pemerintah terhadap nasib ribuan warga yang hingga kini terkatung-katung akibat persoalan zona merah.
Dalam orasinya, massa menagih janji penyelesaian terhadap 5.506 sertifikat tanah warga Kota Jambi yang disebut terblokir karena berada di kawasan yang diklaim sebagai zona merah Pertamina.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Hari ini kami berharap ini menjadi aksi terakhir. Tapi kalau pemerintah tetap diam, kami siap memblokir aset pemerintah, memblokir Pertamina, memblokir kantor wali kota dan aset-aset lainnya. Jangan salahkan kami,” tegas salah seorang orator.
Menurut warga, persoalan tersebut bukan sekadar sengketa administrasi, melainkan telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ribuan pemilik lahan disebut kehilangan kepastian hukum atas tanah mereka, kesulitan mengurus sertifikat, menjual aset, hingga mengakses pembiayaan perbankan.
Tak hanya pemerintah dan Pertamina, DPRD Kota Jambi juga menjadi sasaran kritik tajam. Massa menilai lembaga legislatif belum menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap perjuangan warga.
Dalam orasinya, warga menyebut para wakil rakyat minim kehadiran ketika masyarakat menggelar pertemuan dan rembuk warga untuk membahas persoalan zona merah.
“Kami berkali-kali mengundang DPRD dalam pembahasan zona merah di lingkungan kami. Tapi mereka tidak hadir. Di saat masyarakat menderita, wakil rakyat justru tidak terlihat. Kami butuh tindakan, bukan hanya janji,” ujar seorang peserta aksi.
Kehadiran pocong dalam aksi menjadi simbol paling mencolok. Warga menyebut atribut itu sebagai gambaran matinya nurani para pemangku kebijakan yang dinilai lamban menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
