SEKATOJAMBI.COM, JAKARTA – Suasana diskusi hangat mewarnai pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari di Jakarta, Senin (18/5/2026). Pertemuan itu bukan sekadar rapat formal, tapi upaya bersama mencari jalan tengah demi kepastian wilayah yang selama ini dirasakan masyarakat di perbatasan.
Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, hadir langsung didampingi Sekretaris Daerah Budhi Hartono dan Kabag Pemerintahan M. Iqbal. Mereka duduk satu meja dengan Gubernur Jambi Al Haris, Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah, dan perwakilan Kabupaten Batanghari dalam rapat yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Hotel Orchardz Jayakarta.
Fokus pembahasan adalah penegasan batas antara Muaro Jambi dan Batanghari. Menurut Bupati Bambang, persoalan ini bukan hanya soal garis di peta, tapi menyangkut pelayanan dasar warga, pembangunan, dan rasa aman secara administrasi.
“Warga di perbatasan butuh kepastian. Mau urus KTP, sekolah anak, atau akses jalan, jangan sampai bingung masuk wilayah mana. Kami ingin semuanya jelas, tertib, dan tidak merugikan masyarakat,” kata Bupati Bambang.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi siap menempuh jalur musyawarah. Penyelesaian yang baik, kata dia, akan memperkuat kerja sama antar daerah dan memperlancar program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Gubernur Jambi Al Haris dan Ketua DPRD Provinsi Jambi juga mendorong agar kedua kabupaten bisa segera mencapai kesepakatan. Kemendagri selaku fasilitator berharap hasil rapat ini menjadi dasar penyusunan Permendagri tentang batas definitif kedua wilayah.
Bagi masyarakat di perbatasan, kesepakatan ini diharapkan mengakhiri kebingungan administrasi yang sudah berlangsung lama. Dengan batas yang jelas, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan bisa berjalan lebih terarah.(Noval)
