Jakarta – Berbagai upaya terus dilakukan Komisi III DPRD Provinsi Jambi agar perbaikan jalan provinsi, terutama ruas Padang Lamo serta jalan-jalan provinsi di kabupaten/kota, segera mendapat penanganan dari pemerintah pusat.
Selasa lalu, Komisi III DPRD Provinsi Jambi mendatangi Komisi V DPR RI.
Rombongan melakukan dialog bersama anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Jambi, H. A. Bakri dan Edi Purwanto. Selain itu, Komisi III juga melanjutkan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dalam dialog tersebut, anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi menyampaikan kondisi terkini sejumlah ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah dan membutuhkan penanganan segera.
Ansori menyebutkan, pada tahun 2026 mendatang kemampuan APBD Provinsi Jambi sangat terbatas untuk membiayai perbaikan jalan secara menyeluruh.
“Karena 2026 ini APBD kita tidak mampu untuk memperbaiki kerusakan jalan-jalan provinsi, makanya kami Komisi III kemarin bertemu langsung dengan Komisi V DPR RI dan hari ini juga ke Kementerian PU agar pemerintah pusat tidak lepas tangan. Apalagi ini akibat dari pemangkasan transfer Dana Daerah yang cukup besar,” ungkap Ansori.
Selain meminta dukungan anggaran, Komisi III juga mengusulkan agar status Jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebo dikembalikan menjadi jalan nasional. Diketahui, ruas tersebut sebelumnya merupakan jalan nasional sebelum dialihkan menjadi jalan provinsi.
“Sebagaimana kita ketahui, Jalan Padang Lamo sampai saat ini belum bisa ditangani optimal oleh Pemprov, apalagi dengan keterbatasan anggaran. Makanya kami sampaikan agar jalan itu dikembalikan lagi ke pemerintah pusat. Yang paling penting, pemerintah pusat jangan tutup mata dengan kondisi jalan tersebut. Tebo juga bagian dari Indonesia,” tegas Ansori.
Tak hanya membahas persoalan infrastruktur jalan, Komisi III juga menyampaikan aspirasi terkait program bedah rumah. Ansori meminta agar persyaratan penerima bantuan disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat di Jambi.
“Kita juga minta syarat penerima bedah rumah harus disesuaikan dengan kondisi di Jambi. Karena hampir semua usulan bedah rumah di Jambi rata-rata terletak di pinggir Sungai Batanghari, sementara itu dianggap tidak memenuhi syarat,” jelasnya.
Komisi III berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat di Provinsi Jambi, demi mendorong pemerataan pembangunan di daerah.
