SEKATOJAMBI.COM, SUNGAI PENUH – Kejaksaan Negeri Sungai Penuh meningkatkan penanganan dugaan penyimpangan anggaran operasional Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Sungai Penuh ke tahap penyidikan. Perkara ini berkaitan dengan penggunaan anggaran tahun 2022 hingga 2024.
Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Robi Harianto mengatakan peningkatan status perkara dilakukan setelah tim menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam proses penyelidikan. “Dari hasil pengumpulan data dan keterangan, terdapat indikasi pelanggaran dalam pengelolaan anggaran operasional,” kata Robi dalam konferensi pers, Jumat, 6 Februari 2026.
Kepala Seksi Pidana Khusus Yogi Purnomo menjelaskan, penyelidikan telah berlangsung sejak 2025. Pada tahap itu, penyidik mengumpulkan dokumen dan meminta klarifikasi sejumlah pihak. Hasilnya, ditemukan dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Menurut Yogi, anggaran operasional Damkar mencakup berbagai komponen belanja. Salah satu yang menjadi perhatian penyidik adalah belanja makan dan minum. Namun, ia menegaskan, temuan tidak terbatas pada komponen tersebut. “Ada juga dugaan laporan pertanggungjawaban atau SPJ yang bersifat fiktif,” ujarnya.
Dengan naiknya status perkara ke tahap penyidikan, tim kejaksaan akan menelusuri lebih jauh alur penggunaan anggaran serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Penyidik juga akan menghitung potensi kerugian negara melalui audit.
Robi menegaskan, proses hukum akan berjalan sesuai prosedur dan asas kehati-hatian. “Kami pastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan hingga terang siapa yang harus bertanggung jawab,” katanya.
Hingga kini, kejaksaan belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidikan masih terus berlangsung.
