SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris mendampingi Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) reses untuk meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi Provinsi Jambi, Senin (14/4/2025).
Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir sejumlah anggota DPR RI Komisi V, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Walikota Jambi, wakil Walikota Jambi, Sekda Provinsi Jambi, anggota DPRD Provinsi Jambi, Kepala BWSS Vl Jambi, Kepala BPJN IV Jambi, dan OPD terkait di lingkup Pemprov Jambi.
Salah satu yang ditinjau yakni Stasiun (pintu air) Pompa Sungai Asam, Kota Jambi di kawasan Pasar Angso Duo lamo.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan, kunjungan Komisi V DPR RI ke Jambi ini untuk meninjau persoalan banjir yang terus terjadi di Kota Jambi dalam beberapa waktu terakhir.
Ridwan mengungkapkan, ada beberapa persoalan yang saat ini belum mampu diatasi Pemerintah Daerah (Pemda) dikarenakan menelan biaya yang sangat besar.
“Ternyata yang ditemukan adalah persoalan ganti rugi lahan yang belum dituntaskan. Kemudian kolam retensi yang belum,” ungkapnya.
Kata Ridwan, total dibutuhkan Rp75 Miliar (M) untuk kolam retensi Dan pembebasan lahan. Dari total dana itu Rp25 M ditanggung Gubernur Jambi, dan Rp5 M ditanggung Walikota Jambi.
“Serta sisanya (Rp45 M) akan kami yakinkan ke Menteri PU untuk mengalokasikan anggaran sisanya, dan mudah-mudahan ini bisa terjadi dengan cepat agar persoalan banjir teratasi,” sebutnya.
Diketahui, Pemprov Jambi akan berkolaborasi dengan Pemkot Jambi dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengalokasi dana pembebasan lahan tersebut.
Menanggapi persoalan itu, Gubernur Al Haris menyatakan kesiapannya untuk mengalokasikan kewenangan Pemprov yakni dana sebesar Rp25 Miliar.
“Uang pekerjaan sudah ada, ganti rugi aja belum Rp25 miliar,” ujarnya.
Setelah pembebasan lahan selesai, Komisi V DPR RI berharap persoalan banjir di Kota Jambi dapat diatasi sehingga masyarakat mendapatkan hak kesejahteraannya.
