SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris menerima audiensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi di Rumah Dinas Gubernur, Selasa (14/10/2025).
Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kajian dan data.
Kepala Perwakilan BPKP Jambi, Mardiyanto Arif Rakhmadi, hadir langsung dalam audiensi tersebut. Sementara Gubernur Al Haris turut didampingi oleh Inspektur Daerah Provinsi Jambi, Agus Herianto.
Dalam pertemuan itu, Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Jambi sangat membutuhkan pendampingan dari BPKP dalam berbagai isu strategis, termasuk evaluasi kebijakan dan optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya banyak meminta kajian dari BPKP dalam berbagai isu, misalnya terkait Minerba Batubara Grup (MBG), Kepmen 14 soal sumur rakyat, Koperasi Merah Putih, hingga potensi pajak rakyat,” kata Al Haris.
Ia menyebut, hingga kini masih ada sektor-sektor potensial yang belum digarap maksimal, salah satunya dari aktivitas tambang galian C.
“Galian C belum ada yang kita pungut dari Pemda setempat. Ini menjadi perhatian agar bisa dimaksimalkan,” tambahnya.
Al Haris menekankan, keberadaan BPKP bukan semata sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga mitra strategis dalam memberikan telaah dan rekomendasi kebijakan yang akurat dan aplikatif.
“BPKP ini lembaga yang memberi masukan dan kajian agar kebijakan kita tidak asal jalan, tapi benar-benar berbasis data,” ujarnya.
Pertemuan ini juga menandai upaya Pemprov Jambi dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan publik, memastikan efisiensi penggunaan anggaran, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
