SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat barisan. Di tengah inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) Januari 2026 yang tercatat 3,35 persen, stabilitas harga dan pasokan pangan strategis menjadi fokus utama agar lonjakan kebutuhan masyarakat tidak berujung pada gejolak pasar. Langkah itu ditegaskan dalam kegiatan Koordinasi dan Sinergitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Semester I Tahun 2026 yang digelar Kamis (26/2/2026) di Ballroom Swiss-Belhotel Jambi.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., dan dihadiri sekitar 150 peserta dari unsur Forkopimda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Hadir pula Gubernur Bank Indonesia Perwakilan Jambi Tedy Arif Budiman, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, S.I.K., M.H., Dandrem 042/Garuda Putih Kolonel Inf. Nyamin, S.I.P., M.M., Asdatun Kejati Jambi Dr. Ika Mauluddhina, S.H., M.H., Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah, Dirkrimsus Polda Jambi Kombes Pol. Taufik Nurmandia, S.I.K., M.H., Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo, M.Stat., Kepala Perum Bulog Jambi Ali Ahmad Najih Amsari, serta para Bupati dan Wakil Bupati se-Provinsi Jambi.
Dalam paparannya, Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo menyampaikan bahwa inflasi y-on-y Provinsi Jambi pada Januari 2026 mencapai 3,35 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 109,98. Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Muaro Bungo sebesar 5,04 persen, sementara yang terendah tercatat di Kota Jambi sebesar 3,09 persen dengan IHK 109,30.
Tekanan inflasi tersebut dipengaruhi kenaikan harga pada sembilan kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok makanan, minuman dan tembakau; perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; transportasi; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pola ini dinilai perlu diwaspadai mengingat konsumsi rumah tangga biasanya meningkat signifikan selama Ramadhan hingga menjelang Lebaran.
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam arahannya menegaskan bahwa pengendalian inflasi memerlukan sinergi nyata seluruh pemangku kepentingan. Ia mengingatkan bahwa momentum Ramadhan dan Idul Fitri hampir selalu diiringi peningkatan permintaan bahan pokok, sehingga pengawasan distribusi dan stabilitas harga harus dilakukan secara cermat.
Ia mendorong pembinaan tata niaga melalui pembentukan asosiasi distribusi dan pedagang agar rantai pasok lebih tertata dan transparan. Selain itu, rapat rutin pengendalian inflasi di tingkat kabupaten/kota diminta terus digelar guna memastikan setiap potensi gangguan dapat diidentifikasi lebih dini dan direspons cepat.
Dukungan terhadap upaya tersebut juga ditegaskan aparat kepolisian. Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyatakan komitmen Polda Jambi dalam mengawal stabilitas pasokan dan harga pangan.
“Polda Jambi siap bersinergi dengan TPID dan seluruh instansi terkait untuk melakukan pengawasan distribusi bahan pokok, mencegah praktik penimbunan, serta memastikan kelancaran arus barang menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Kami juga akan mengintensifkan patroli dan monitoring di pasar tradisional guna mengantisipasi lonjakan harga yang tidak wajar,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah preventif dan represif akan dilakukan secara terukur apabila ditemukan pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan masyarakat. Pendekatan tersebut diarahkan untuk menjaga iklim usaha tetap sehat sekaligus melindungi daya beli warga.
Dengan inflasi berada di angka 3,35 persen dan disparitas antarwilayah yang masih terlihat, konsistensi koordinasi menjadi kunci. Pemerintah daerah, Bank Indonesia, aparat keamanan, Bulog, serta pelaku usaha dituntut bergerak dalam satu irama agar kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026 dapat terpenuhi tanpa tekanan harga yang berlebihan.
