SEKATOJAMBI.COM, JAKARTA – Kementerian Kehutanan melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan lokakarya yang dirancang untuk memperkuat peran jurnalis dalam mendukung aksi iklim nasional, khususnya inisiatif Indonesia’s Forest and Other Land Use Net Sink (FOLU Net Sink) 2030.
Kegiatan ini berlangsung pada 16-17 Mei 2025 di Jakarta dan Bogor, dan diselenggarakan dengan dukungan dari Departemen Lingkungan Hidup, Pangan, dan Urusan Pedesaan Inggris (Defra) serta Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).
Workshop ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz dan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk Tim Kerja Indonesia FOLU Net Sink 2030, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Para peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke Persemaian Rumpin di Bogor, untuk melihat secara langsung praktik implementasi agenda FOLU Net Sink di lapangan.
FOLU Net Sink adalah salah satu strategi utama Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Agenda ini menargetkan agar pada tahun 2030, sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya dapat menyerap lebih banyak emisi karbon dibandingkan dengan yang dihasilkannya, terutama diharapkan pada tahun 2030 menjadi sektor penyerap bersih karbon (net sink).
Komitmen ini merupakan bagian penting dari Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution atau NDC) Indonesia di bawah Perjanjian Paris yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. Dengan fokus pada pengurangan deforestasi, restorasi hutan dan lahan gambut, serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan, Indonesia tidak hanya berkontribusi pada tujuan iklim global, tetapi juga meningkatkan tata kelola lingkungan, menciptakan lapangan kerja hijau, serta mendukung ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, jalan menuju tercapainya visi FOLU Net Sink 2030 tidaklah tanpa tantangan. Permasalahan seperti konflik tata guna lahan, kapasitas teknis yang terbatas di tingkat lokal, serta kebutuhan akan pendanaan dan manajemen data yang lebih terintegrasi, menekankan pentingnya kolaborasi multipihak. Dalam konteks ini, media memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman publik, mendorong transparansi, dan mendorong akuntabilitas para pengambil kebijakan. Jurnalis, sebagai agen perubahan, memiliki kemampuan yang unik untuk menginspirasi partisipasi inklusif, memperkuat suara komunitas dari berbagai lapisan, ras, gender dan usia, termasuk kelompok rentan, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan berkelanjutan dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Krisdianto, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, menekankan pentingnya kemitraan.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap jurnalis dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi yang konstruktif dan mendorong aksi nyata di tingkat akar rumput,” kata Karo Humas KLN.
la juga menyoroti perlunya komunikasi yang berkelanjutan dan efektif, agar publik dan media memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi Indonesia dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global.
Aretha Aprilia, Head of Nature, Climate and Energy Unit UNDP Indonesia, menekankan pentingnya edukasi dan penyuluhan dalam mewujudkan aksi iklim yang inklusif. la mengatakan, “Jurnalis memiliki peran krusial dalam mendorong aksi iklim melalui cerita-cerita yang bermakna, menyoroti inisiatif berbasis komunitas, mengangkat kearifan lokal, serta memastikan bahwa suara kelompok rentan turut terdengar dalam narasi perubahan iklim.”
Pelatihan ini turut memfasilitasi diskusi lintas sektor dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini bertujuan memperkaya perspektif para jurnalis agar mampu mengembangkan narasi yang seimbang dan berbasis bukti. Melalui peningkatan kapasitas jurnalis dalam meliput isu kehutanan dan perubahan iklim secara merndalam dan akurat, Kementerian Kehutanan berharap agenda FOLU Net Sink 2030 dapat memperoleh dukungan yang luas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia yang beragam.
Inisiatif ini menunjukkan peran kepemimpinan Indonesia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan aksi iklim, sekaligus memperkuat komitmen negara terhadap prioritas pembangunannya. Melalui kolaborasi yang diperkuat dan diskursus publik yang berwawasan, Indonesia tengah membuka jalan menuju masa depan rendah karbon yang berkelanjutan dan membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyatnya.
