SEKATOJAMBI.COM, MERANGIN – Dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jambi melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan Koordinasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) bersama Pemerintah Kabupaten Merangin.
Kegiatan berlangsung di Kantor Bupati Merangin pada Kamis (9/10/2025) dan dihadiri oleh Wakil Bupati Merangin, Drs. H. Abdul Kafidh, M.M., didampingi Asisten I Setda Merangin, Sukoso, Kepala Divisi P3H Kemenkum Jambi, Dina Rasmalita, Kabag Hukum Merangin, Alex Sander, serta sejumlah pejabat daerah lainnya seperti Kepala Dinas PMD Dedi Susilo dan Kabag Pemerintahan Siahaan. Dari pihak Kanwil Kemenkum Jambi turut hadir tim penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati pentingnya pembentukan Posbankum di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Merangin sebagai bentuk nyata implementasi layanan hukum yang menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Melalui Posbankum, warga kurang mampu akan mendapatkan pendampingan hukum secara gratis sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Kadiv P3H Dina Rasmalita menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Jambi merupakan kunci dalam memperluas jangkauan akses keadilan.
“Posbankum bukan hanya tempat konsultasi hukum, tetapi juga wadah edukasi masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajibannya di bidang hukum,” ujarnya.
Dari hasil koordinasi, disepakati beberapa langkah strategis, antara lain:
– Pemerintah Kabupaten Merangin akan menyiapkan format anggaran operasional Posbankum tahun 2026;
– Sosialisasi kepada seluruh kepala desa dan lurah akan dilaksanakan pada bulan November 2025;
– Target pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan akan direalisasikan dalam waktu dekat.
Koordinasi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergitas antara Kemenkum Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif, berkeadilan, dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah Merangin.
