SEKATOJAMBI.COM, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, didampingi Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, menghadiri acara Tasyakur Milad Ke-49 Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Ballroom Flores, Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta Pusat. Jumat malam (26/07/2024),
Dalam sambutannya Wapres yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI meminta agar peringatan Milad tahunan ini sebagai ajang untuk evaluasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan seiring dengan visi dan misi MUI.
“Sekarang, dalam rangka ulang tahun ke-49 ini, marilah kita jadikan momentum untuk [evaluasi], apakah langkah-langkah kita itu sudah tepat semuanya, apakah tidak perlu dievaluasi, apakah langkahnya itu sudah tepat untuk mencapai visi misi MUI,” tutur Wapres saat memberi amanatnya pada perhelatan ini.
Ia menjelaskan bahwa MUI memiliki visi dan misi sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah). Terkait dengan hal itu, Wapres menyebut bahwa dirinya kerap menganalogikan MUI sebagai kereta api yang memiliki dua rel, sehingga tidak bisa diubah jalurnya.
“Jadi saya sering mengibaratkan MUI itu kayak kereta api, enggak bisa dibawa kemana- mana karena ada relnya. MUI itu gerbongnya banyak di belakang, ada khittahnya (jalannya). Jadi khittah MUI itu dua, khadimul ummah dan shadiqul hukumah, pelayan umat dan mitra pemerintah, ada dua rel. Karena itu, MUI tidak bisa dibelok-belokkan karena ada relnya,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Wapres, jika ingin melakukan hal yang tidak sesuai aturan, tidak sesuai syariah, semena-mena, mengabaikan umat dan tidak bekerja sama dengan pemerintah, maka jangan merujuk pada MUI. Sebab, hal itu melenceng dari prinsip MUI.
“Kalau ingin melakukan langkah-langkah yang tidak pakai rel, jangan ikut MUI karena MUI ada stasiunnya, ada haltenya. Kalau tidak bisa, jangan naik [kereta] MUI, tapi gunakanlah taksi saja, dia bisa disewa kemana saja, seenaknya sendiri,” ujar Wapres.
“Itu adalah bagian dari prinsip yang ada di Majelis Ulama. Keberasamaan di dalam rangka membangun umat, bangsa, dan negara,” imbuhnya.
Lebih jauh Wapres memaparkan, khadimul ummah menjadi sangat penting bagi MUI sebab lebih dari setengah penduduk negara Indonesia beragama Islam. Dengan demikian, menciptakan umat yang baik berarti juga membangun bangsa yang baik.
“Kalau umat ini baik, bangsa ini baik. Umat kita itu 87% atau 89%. Artinya, umat ini harus terjaga dengan baik, harus terbangun dengan baik karena prinsip keumatan MUI itu adalah menjaga umat dan melindungi umat,” paparnya.
Adapun yang perlu dilindungi adalah akidah (kepercayaan) umat agar tidak menyimpang dan mengarah pada paham-paham yang ekstrem, bahkan liberal, dengan tetap menganut paham wasathi (moderat).
“Kalau ada yang ajak ke sini, yang ngajak ke kiri, ke kanan, ini yg harus dijaga dari makan dan minum yang tidak halal, makanya ada proses sertifikasi, dari bermuamalah yang tidak sesuai syariah, maka dikembangkan ekonomi syariah, dan tentu saja menjaga umat supaya cara berpikir, berperilaku, bersikap, bertindak supaya tidak keluar dari prinsip-prinsip manhaj yang diajarkan oleh Allah SWT,” urainya.
Selanjutnya, Wapres membahas perihal pemberdayaan umat. Ia menyampaikan agar umat Islam terus diayomi serta diberdayakan oleh MUI sehingga tidak menjadi umat yang lemah dan terbelakang. Adapun pemberdayaan itu salah satu aspeknya melalui perekonomian masyarakat.
“Umat Islam ini jangan jadi lemah, maka diberdayakan ekonominya supaya bisa berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan nasional kita. Maka itu, pembangunan ekonomi umat menjadi begitu penting,” ujarnya.
“Supaya [saat] bangsa ini tinggal landas, umat ini jangan tertinggal di landasan,” tambahnya.
Selain itu, Wapres juga menyinggung perihal persatuan bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Hal itu menjadi penting sebab kerukunan umat dan persatuan bangsa yang majemuk menjadi unsur utama lainnya dalam pembangunan nasional.
“[Umat] sebagai bagian terbesar agar bersatu dan menjadi unsur utama pembangunan nasional kita dalam rangka merukunkan seluruh bangsa dan negara. Itulah [mengapa] penggunaan umat ini menjadi begitu penting yang dilakukan oleh MUI,” tuturnya.
Sebelum mengakhiri amanatnya, Wapres mengaku bangga dan berterima kasih atas kiprah dan kontribusi yang diberikan MUI untuk Indonesia.
“Saya merasa bersyukur dan merasa bangga dengan kiprah MUI selama ini di Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menyampaikan bahwa pada hari ini, MUI genap berusia 49 tahun, yaitu terhitung mulai berdirinya pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah, bertepatan dengan 26 Juli 1975 Miladiyah. Selama rentang waktu 49 tahun berkhidmah, lanjutnya, MUI telah melakukan hal strategis keumatan dan kebangsaan. Agenda perbaikan umat (ishlahul ummah), penguatan umat (taqwiyatul ummah), dan persatuan umat (tauhidul ummah), serta amar ma’ruf nahiy mungkar selalu menjadi program unggulan MUI.
“Program rintisan yang diinisiasi MUI telah berjalan baik, dan bahkan beberapa program telah menjadi agenda nasional. Misalnya, ekonomi syariah dan produk halal. Ekonomi syariah telah menjadi system ekonomi resmi di negeri ini. Ekosistemnya juga telah terbentuk. Ke depan, penguatan ekosistem tersebut akan terus menjadi agenda MUI. Jaminan produk halal juga telah menjadi kesadaran bersama dan menjadi agenda nasional,” jelasnya.
Sebagai informasi, acara Tasyakur Milad MUI kali ini mengusung tema “MUI Berkhidmat Untuk Kemaslahatan Umat dan Keharmonisan Bangsa”. Perhelatan ini dimulai sejak pukul 19.30 WIB yang dimeriahkan dengan serangkaian agenda, mulai dari Penyerahan Hasil Ijtima Ulama VIII Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2024, Penyerahan Penghargaan kepada sejumlah Perwakilan Pimpinan MUI yang telah wafat, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MUI dengan Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga Launching Program Sosialisasi, Literasi, dan Pengembangan SDM Bidang Ekonomi Syariah.
Dalam perhelatan ini, selain Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, hadir pula sejumlah Duta Besar Negara Sahabat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, jajaran Kepala Lembaga Non Pemerintah, jajaran Pengurus MUI, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad, dan sejumlah Ketua Umum Ormas Indonesia.
Sementara Wapres, selain bersama Ibu Hj. Wury, juga didampingi oleh Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Stafsus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Stafsus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, dan Asisten Stafsus Wapres Sholahudin Al Aiyubi.
