SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melaksanakan Rapat Pembahasan Linimasa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Kinerja Triwulan II atau B06 Tahun 2026, Senin (08/06/2026), bertempat di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Jambi.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita. Turut hadir Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, para Ketua Tim Kelompok Kerja, serta seluruh pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Jambi.
Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, dalam rangka memastikan kesiapan seluruh unit kerja memenuhi target Reformasi Birokrasi dan pengelolaan kinerja pada Triwulan II Tahun 2026.
Dalam arahannya, Kakanwil Jonson Siagian menegaskan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan administrasi semata, melainkan harus menunjukkan implementasi nyata yang berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik.
“Setiap data dukung harus disiapkan secara cermat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Reformasi Birokrasi harus terlihat dari perubahan cara kerja, peningkatan kinerja, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Jonson.
Pada rapat tersebut, dibahas pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tahun 2026, khususnya pemenuhan dan pengunggahan data dukung Triwulan II atau B06 pada aplikasi E-RB. Masing-masing bidang diminta untuk segera melakukan inventarisasi dokumen pendukung serta menyusun langkah percepatan guna mengantisipasi keterlambatan yang dapat memengaruhi capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.
Selain itu, rapat juga membahas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Seluruh unit kerja didorong untuk memperkuat sinergi dalam penyusunan data dukung, pelaksanaan inovasi, serta dokumentasi kegiatan secara optimal sebagai bagian dari komitmen pembangunan Zona Integritas.
Pembahasan turut difokuskan pada pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026, meliputi pemenuhan rencana aksi, pelaporan penyelenggaraan SPIP, serta penerapan manajemen risiko pada masing-masing unit kerja. Para penanggung jawab kegiatan diminta melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai linimasa yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, rapat membahas progres pelaksanaan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 serta persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam kesempatan tersebut juga dibentuk penanggung jawab khusus pada masing-masing pemenuhan data dukung setiap linimasa, yang bertugas mengoordinasikan kerja tim dalam proses pemenuhan data.
Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Jambi memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja, serta efektivitas pengelolaan organisasi. Kakanwil menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan program, ketepatan waktu pelaporan, dan koordinasi antarunit kerja guna mendukung peningkatan nilai Reformasi Birokrasi, SAKIP, serta kinerja organisasi secara keseluruhan.
