SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Polda Jambi terus berinovasi mendukung program pemerintah dalam meningkatkan gizi anak bangsa. Melalui program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, Polda Jambi menargetkan pembangunan 31 unit SPPG di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Saat ini, satu SPPG di lingkungan Polda Jambi telah beroperasi penuh, sementara 20 SPPG baru tengah dibangun di berbagai wilayah jajaran Polres.
Program SPPG Polri di Jambi menjadi langkah konkret dalam memperkuat pelayanan sosial berbasis ketahanan pangan. Dengan sistem pengolahan pangan terstandar dan berbasis teknologi higienis, inisiatif ini diharapkan menjadi role model nasional dalam peningkatan kualitas gizi anak Indonesia serta mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat.
Irwasda Polda Jambi Kombes Pol Jannus P. Siregar, selaku Ka Satgas Program MBG Polda Jambi, menjelaskan bahwa SPPG hadir sebagai bentuk komitmen Polri mendukung ketahanan gizi anak sekolah serta kelompok masyarakat rentan, termasuk ibu hamil (bumil) dan ibu menyusui (busui).
“Kita sedang membangun 20 lagi SPPG di Jambi, dan satu SPPG sudah beroperasi di Polda Jambi,” jelas Kombes Pol Jannus P. Siregar.
Bangunan Sesuai Juknis dan Standar Nasional
Desain bangunan SPPG disusun mengikuti petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN), dengan sistem tata ruang higienis dan alur satu arah yang ketat. Area bahan mentah dan makanan siap saji dipisahkan secara tegas untuk mencegah kontaminasi silang.
Bangunan berukuran 15 x 25 meter itu dilengkapi ruang produksi makanan, kantor administrasi, ruang akuntansi, ahli gizi, dan kantor pengelola yayasan Bhayangkari.
“SPPG bukan sekadar dapur umum, tapi fasilitas produksi pangan sehat dengan standar sanitasi, halal, dan higienitas nasional,” tegas Kombes Pol Jannus.
Manajemen Profesional dan Relawan Lokal
SPPG dikelola oleh Kepala SPPG (Ka SPPG) di bawah koordinasi BGN Polri, didukung tim ahli gizi, staf akuntansi, dan relawan masyarakat sekitar. Sebelum bertugas, relawan menjalani pelatihan dan sertifikasi higienitas, pengolahan pangan, serta sanitasi.
“Relawan kami berasal dari warga sekitar dan UMKM lokal. Mereka kami latih agar bisa memproduksi makanan sehat dan sesuai standar. Ini juga bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Produksi Ketat, Pengawasan Berlapis
Setiap bahan makanan yang masuk ke dapur SPPG melewati proses penyortiran dan pencucian ketat. Bahan basah disimpan dalam cold storage, sementara bahan kering ditempatkan di ruang terpisah dengan sistem rak berpalet. Setelah dimasak, makanan disimpan dalam ruang pendingin hingga suhu stabil, lalu dikemas steril dalam wadah khusus dan dikirim menggunakan kendaraan distribusi tertutup.
Durasi maksimal pengiriman adalah enam jam setelah produksi untuk menjaga kandungan gizi dan mencegah kontaminasi. Selain itu, dilakukan uji keamanan pangan harian secara acak untuk mendeteksi zat berbahaya seperti formalin, boraks, nitrit, dan pengawet kimia.
3.640 Anak Sekolah Jadi Penerima Manfaat
Hingga kini, SPPG Polda Jambi telah melayani 20 sekolah dengan total 3.640 siswa penerima manfaat. Menu makanan disusun ahli gizi berdasarkan usia—SD, SMP, dan SMA—agar setiap anak mendapat asupan yang sesuai.
Makanan terdiri dari nasi, lauk ayam atau ikan segar, sayur, susu, dan buah segar dengan komposisi gizi seimbang. Anak-anak juga mendapat edukasi table manner dan kebiasaan hidup sehat.
“Kami ajarkan anak-anak berdoa sebelum makan, membawa minum sendiri, dan menjaga kebersihan,” tutur Kombes Pol Jannus.
Inovasi Lingkungan dan Edukasi
Selain fokus pada gizi, SPPG menerapkan pengelolaan limbah ramah lingkungan. Sisa makanan dikumpulkan kembali untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sehingga tidak ada sampah makanan yang tertinggal di sekolah.
“Semua sampah kami tarik kembali ke SPPG untuk diolah. Program ini menyehatkan anak-anak sekaligus menjaga lingkungan,” terang Irwasda Polda Jambi itu.
Sinergi Lintas Lembaga
Dalam pelaksanaannya, SPPG bekerja sama dengan BKKBN, BPOM, dan Dinas Kesehatan untuk menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan. SPPG juga mengadopsi sistem pelaporan digital melalui grup kepala sekolah agar setiap masukan masyarakat bisa langsung direspons.
“Kita tidak anti kritik. Setiap masukan dari kepala sekolah kita tampung untuk perbaikan layanan agar manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Kombes Pol Jannus P. Siregar.
