SEKATOJAMBI.COM, KOTA JAMBI – Wali Kota Jambi, dr. H. Maulana, M.K.M, memimpin langsung apel personel dan kendaraan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Geng Motor di halaman Mako Damkar Kota Jambi, Kamis malam (16/10/2025).
Kegiatan ini diikuti unsur Forkopimda Kota Jambi, antara lain Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, Dandim 0415 Jambi Letkol Inf Putra Nagara, Wadandenpom II/2 Jambi Mayor Cpm Syahrial, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Kajari Jambi Reza Fachlewi Junus, Lembaga Adat Melayu (LAM), hingga forum RT.
Dalam arahannya, Wali Kota Maulana menegaskan bahwa Pemerintah Kota bersama unsur TNI–Polri siap mengambil langkah tegas terhadap segala bentuk aktivitas geng motor yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kota Jambi saat ini cukup kondusif. Namun, satu dua kasus yang muncul, bila tidak disikapi cepat, bisa menyebar dan meluas. Supaya ada efek jera, sebelum meluas kita ambil langkah pencegahan,” ujar Maulana.
Ia menjelaskan, langkah awal yang dilakukan adalah tindakan preventif dengan memberikan teguran dan pembinaan kepada anak-anak atau remaja yang masih berada di luar rumah pada pukul 10 malam ke atas tanpa tujuan jelas.
Jika ditemukan perilaku di luar kewajaran, maka mereka akan diminta membuat surat pernyataan disertai pemanggilan orang tua.
“Kalau sudah kondusif, nanti kita arahkan ke upaya preventif saja. Tapi kalau justru ada peningkatan, terutama dari pihak luar kota yang masuk ke Jambi dan membuat warga tidak nyaman, kita tidak boleh kalah. Apalagi kalau membawa senjata tajam atau tindakan berbahaya lainnya. Kita akan tindak tegas,” tegasnya.
Maulana juga menekankan, aturan ini berlaku bagi warga luar kota dan provinsi tetangga yang melintas atau beraktivitas di wilayah Kota Jambi.
“Kecuali untuk hal-hal mendesak seperti berobat atau didampingi orang tua. Yang bahaya itu justru anak-anak yang tanpa pendamping. Itu yang harus kita awasi,” tambahnya.
Langkah ini, lanjut Wali Kota, merupakan upaya terkoordinasi lintas sektor antara Pemkot, Polresta, TNI, DPRD, dan Kejaksaan untuk memastikan kota tetap aman dan tertib, serta menekan potensi berkembangnya geng motor yang meresahkan masyarakat.
