SEKATOJAMBI.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Government Technology (GovTech) yang diberi nama INA Digital.
Peluncuran tersebut dilaksanakan dalam rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta.
BACA JUGA
Miliuner Muda dari Kota Jambi Menceritakan Bagaimana Ia Menjadi Kaya
Bitcoin Bank
Kakek Terkaya di Kota Jambi: Ikuti Saranku, Ini hanya Butuh 3 Hari
Money Amulet
Ternyata Mata Kabur hingga Katarak Bisa Anda Hilangkan dengan Ini
Crystallex
GovTech sendiri merupakan lembaga yang akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform/aplikasi.
Menurut Jokowi, integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga:
Program Baru Korlantas Polri bagi Rakyat Indonesia, Pemilik SIM dan KTP Wajib Tahu, Penting, Simak! – NESIATIMES.COM
Cara Baru Pembelian BBM Pertamina Bersubsidi 2024, Rakyat Indonesia Wajib Tahu, Bagi Pemilik Kedaraan Jenis ini – NESIATIMES.COM
Jokowi juga menyinggung adanya 27.000 aplikasi yang ada di lingkup pemerintah, dari pusat sampai daerah, yang perlu diintegrasikan.
“Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam ‘jalan tol’ untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital,” terangnya, Senin (27/5/2024), seperti dilansir dari laman Kementerian PANRB.
Adapun Jokowi meresmikan INA Digital sesuai amanat pemerintah kepada PERURI sebagai GovTech Indonesia yang tertuang pada Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
INA Digital yang merupakan bagian dari PERURI ini akan menjadi penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia.
Fungsinya adalah sebagai akselerator transformasi layanan digital pemerintah serta mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien.
Jokowi menilai lahirnya INA Digital menjadi langkah awal percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.
Menurutnya, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data.
Ia meminta agar tidak ada lagi yang merasa data yang dipunya adalah miliknya sendiri.
Jokowi meminta untuk meninggalkan praktik dan mindset lama karena tidak akan maju kalau masih seperti itu.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan keterpaduan layanan digital pemerintah akan disebut pasca-peluncuran INA Digital.
Pihaknya akan memadukan beberapa layanan prioritas dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024.
Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Kemudian juga pembayaran digital, identitas digital (KTP), SIM online, izin keramaian, serta layanan aparatur negara.
Anas menjelaskan bahwa selama ini ketika warga butuh layanan A, maka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut.
Lalu ketika warga perlu layanan B, maka harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data.
Menurutnya, masyarakat harus melakukan proses berulang tersebut padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi.
Dengan begitu, ia menilai teknologi bukannya mempermudah malah mempersulit warga.
Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden ia menyebut tidak boleh lagu ada proses yang berbelit meskipun sudah memakai teknologi.
Anas menegaskan di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan yang di dalamnya mensyaratkan adanya pertukaran data.
Dia menyebut INA Digital ini akan bertugas mengintegrasikan layanan tersebut.
“Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan pemilihan PERURI untuk menjalankan INA Digital berdasarkan pada portofolio digital yang kuat.
Hal itu, kata dia, terbukti dengan berbagai layanan pemerintahan digital yang sebelumnya sudah menjadi produk unggulan mereka.
Oleh sebab itu, ia menilai penugasan tersebut adalah pilihan yang tepat karena nantinya dapat mendorong daya saing BUMN di sektor digital.
INA Digital memastikan untuk mengedepankan kemudahan bagi masyarakat tanpa komplikasi yang rumit.
Hal ini juga menjadi perbaikan atas proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur agar semua layanan bagi masyarakat bisa tepat sasaran.
Erick mengatakan peluncuran ini sebagai langkah awal bagi pihaknya untuk terus bekerja keras beberapa bulan ke depan.
Terutama untuk bisa memimpikan serta melakukan bahwa pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat itu nyata.
“Jadi tidak hanya slogan, tetapi sesuatu yang bisa diimplikasikan,” imbuhnya.
Pada tahap awal, INA Digital berkolaborasi dengan sembilan kementerian/lembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas aplikasi SPBE Prioritas.
Yakni sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan administrasi kependudukan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital.
Kemudian transaksi keuangan negara, aparatur negara, Portal Layanan Publik, Satu Data Indonesia, dan kepolisian.
Jokowi memilih langsung sembilan sektor prioritas tersebut untuk diakselerasi keterpaduannya berdasarkan kesiapan rencana, infrastruktur, dan eksistensi penggunaannya.
