JAMBI – Kekecewaan tak hadirnya Gubernur Al Haris tak hanya disuarakan Anggota DPRD Provinsi Jambi di Sidang Paripurna Kamis (30/3/2023).
Wakil Ketua DPRD Pinto Jayanegara juga terang-terangan kecewa dengan absennya orang nomor satu di Jambi itu. “Mewakili Fraksi Golkar kami kecewa gubernur tak hadir, alasannya safari Ramadan apa tidak bisa besok saja. Kan sudah ada di Bamus kenapa Biro Administrasi Pimpinan (Pemprov) menjadwalkan hari ini, besoklah dia berangkat dan kita anggota dewan sudah kumpul malah gubernur tak hadir,” katanya di meja pimpinan DPRD
Apalagi, sambung Pinto, ada masalah yang urgent (penting) dan bisa dibilang darurat. “Kita semua ingin mendengar dan bertanya gubernur setelah dipanggil Komisi V DPR apa ceritanya mengenai batu bara,” kata Pinto.
Ia menyebut atas kejadian itu Fraksi Golkar kecewa Al Haris tak hadir di tengah Wakil rakyat Provinsi Jambi.
“Saya terus terang ingin bertanya apakah anda (gubernur) mau mengikuti apa yang dikatakan Komisi V atau tidak (soal penutupan jalan nasional untuk batu bara,red). Tapi beliau tidak hadir,” sambung Pinto.
Saat diwawancarai lebih lanjut, Pinto menyarankan jika agenda sepenting pandangan Fraksi atas LKPJ tahun 2022 semestinya gubernur hadir langsung. “Apalagi soal batu bara juga kalau sudah dipanggil DPR RI itu artinya sudah jadi sorotan nasional,” akunya.
Ditanyakan setelah ada rekomendasi DPR RI meminta Kementerian dan Gubernur menutup jalan nasional untuk angkutan batu bara, pinto mengharap selayaknya gubernur berbuat maksimal. “Gubernur harus berbuat maksimal sesuai kewenangannya, kalau diluar (kewenangannya) itu sama-sama kita ke Jakarta kita desak Kementerian ESDM untuk menegakkan undang-undang,” kata Pinto.
Pinto menilai sebenarnya yang melanggar merupakan kewenangan Kementerian ESDM juga, dan bisa pihak pemberi izin menyetop batu bara. “Saya mintanya itu para pemilik IUP dan Ownernya itu ketemu dengan ketemu dengan kita (Provinsi Jambi) itu yang dari dulu susah, karena selalu yang rapat itu perwakilannya, tapi bosnya kita tak tahu siapa.
Apa yang diberikan untuk Jambi tak menutupi besarnya kerugian yang lewat di jalan nasional. Pak gubernur harus tegas,” ucap Politisi Golkar ini
