JAMBI – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi resmi melayangkan surat undangan klarifikasi kepada Awaludin Hadi Prabowo S.H terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan perawatan dan pengembangan software serta hardware, berikut pembayaran lisensi piranti lunak milik Bank 9 Jambi.
Surat bernomor B/355/IV/RES.3.3./2026/Ditreskrimsus tertanggal 15 April 2026 itu ditujukan kepada Awaludin Hadi Prabowo yang disebut sebagai Sekjen DPP LSM Masyarakat Peduli Pemantau Anggaran Negara (MAPPAN).
Dalam surat tersebut dijelaskan, penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi tengah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi pada kegiatan pengadaan yang berlangsung sejak tahun 2018 hingga 2025 di Provinsi Jambi.
Hadi Prabowo mengatakan bahwa laporan tersebut Fokus dugaan tindak pidana korupsi terkait dugaan penyimpangan dalam proyek :
1. perawatan software
2. pengembangan software
3. pengadaan hardware
4. pembayaran lisensi aplikasi/piranti lunak Bank 9 Jambi
Rentang waktu yang saya laporkan cukup panjang, yakni selama 7 tahun anggaran, dari 2018 sampai 2024
Sinyal Serius dari Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi.
Pemanggilan terhadap pihak pelapor atau pihak yang memiliki informasi awal biasanya menjadi tahapan penting dalam pengumpulan alat bukti dan pendalaman informasi.
Langkah Ditreskrimsus Polda Jambi ini dinilai sebagai sinyal bahwa dugaan penyimpangan belanja teknologi informasi di Bank 9 Jambi mulai masuk tahap serius.
Sekjen DPP LSM MAPPAN Hadi Prabowo S.H Memberikan Suport dan Dukungan Kepada Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi
Hadi Prabowo mengatakan bahwa Kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik, mengingat Bank 9 Jambi merupakan bank daerah yang mengelola dana masyarakat dan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.
Kami akan terus menunggu proses hukum serta penelusuran apakah benar terdapat kerugian negara dalam proyek digitalisasi dan lisensi sistem perbankan tersebut.
