Sekatojambi.com (Kota Jambi) – Aroma tak sedap pengelolaan anggaran di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari kian menyengat.
Setelah deretan paket swakelola bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah menjadi sorotan, kini LSM Mappan menyatakan siap melaporkan dugaan penyelewengan anggaran tersebut ke aparat penegak hukum.
LSM itu menilai banyak kegiatan yang patut dicurigai karena besarnya nilai anggaran tidak sebanding dengan keterbukaan informasi kepada publik.
Mulai dari program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), pembangunan dam penahan, gully plug, produksi bibit, hingga Kebun Bibit Rakyat (KBR), semuanya dinilai perlu dibedah secara menyeluruh.
Anggaran Jumbo, Hasil di Mana?
Pertanyaan yang kini menggema di tengah masyarakat sederhana namun tajam: uang negara sudah keluar, hasil nyatanya di mana?
Jika benar ada pembangunan dam penahan dan puluhan gully plug, publik berhak tahu lokasi pastinya. Jika ada ratusan ribu bibit diproduksi, publik berhak tahu siapa penerima, di mana ditanam, dan berapa persen yang hidup. Jika dana insentif KBR digelontorkan, masyarakat juga berhak tahu siapa kelompok penerimanya.
Tanpa jawaban jelas, paket-paket itu dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas tahunan: ramai di atas kertas, sepi di lapangan.
Dugaan Modus Lama: Serapan Tinggi, Dampak Minim
LSM Mappan menyebut pola seperti ini kerap terjadi pada proyek berbasis lingkungan: anggaran besar, administrasi lengkap, laporan rapi, namun dampak terhadap alam nyaris tak terasa.
Program konservasi yang seharusnya menyelamatkan DAS justru rawan berubah menjadi ladang bancakan berjubah penghijauan.
“Kalau anggaran habis tapi banjir tetap, lahan kritis tetap, sungai tetap rusak, berarti ada yang salah. Ini harus diusut,” tegas perwakilan LSM Mappan.
Belanja Pendukung Ikut Disorot
Tak hanya proyek fisik, sorotan juga mengarah pada pos perjalanan dinas, honor narasumber, rapat, konsumsi, hingga penginapan. Jika porsinya terlalu besar, maka publik patut curiga bahwa yang tumbuh subur bukan pohon, melainkan biaya birokrasi.
Istilah “proyek hijau, tapi merah di laporan keuangan” mulai ramai dibicarakan.
Penegak Hukum Diuji
LSM Mappan menyatakan dalam waktu dekat akan menyerahkan dokumen dan data awal kepada aparat penegak hukum, termasuk lembaga pengawas negara.
Kini bola panas berada di tangan aparat. Apakah dugaan ini akan dibuka terang-benderang, atau kembali tenggelam seperti banyak kasus anggaran lainnya?
Transparansi atau Skandal
Pihak Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari seharusnya segera membuka data lokasi kegiatan, daftar penerima manfaat, dokumentasi lapangan, hingga progres realisasi fisik. Jika semua bersih, tak ada alasan menutup diri.
Namun bila tetap bungkam, publik berhak menilai ada sesuatu yang sedang disembunyikan.
Satu hal pasti: anggaran lingkungan bukan uang mainan. Jika diselewengkan, yang rusak bukan hanya keuangan negara, tetapi masa depan ekologi Jambi.
