SUNGAIPENUH – Kasus sewa rumah pribadi Wali Kota dan Sekda Sungai Penuh untuk dijadikan rumah dinas, makin panas.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh sudah mulai bergerak mencari informasi terkait kasus ini.
Kali ini, giliran anggota DPRD Kota Sungai Penuh yang mendorong pihak aparat hukum untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan APBD Kota Sungai Penuh, untuk menyewa rumah pribadi menjadi rumah jabatan Wali Kota Sungai Penuh.
Untuk memastikan agar tidak terjadi polemik dan disinformasi di tengah masyarakat Kota Sungai Penuh, maka dewan meminta pihak aparat hukum bisa melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.
Hal ini disampaikan, salah seorang Anggota DPRD Kota Sungai penuh dari politisi partai Nasdem, Tole S Hadiwarso kepada Jambi Independent.
Dia mengatakan bahwa jika mengacu pada Perwako Sungai Penuh No 40 Tahun 2021 di pasal 3 dan 4 jelas diterangkan tentang standar harga sewa.
“Berarti ini sewa bukan tunjangan, kalau Wali Kota menyewa rumah pribadi menjadi rumah jabatan ini menurut kami jelas menyalahi aturan, namun kalau atas nama tunjangan rumah dinas itu sah-sah saja,” terangnya.
Dia mengatakan informasi yang beredar di beberapa pemberitaan media massa diketahui bahwa Wali Kota dan Sekda Kota Sungai Penuh menyewa rumah pribadi menjadi rumah dinas.
Namun untuk memastikan kebenaran tersebut benar atau salah maka dirinya mendorong aparat hukum atau kejaksaan untuk melakukan penyelidikan kasus sewa rumah dinas tersebut.
“Kami mendorong agar kasus sewa rumah dinas Walikota dan sekda Kota Sungai Penuh tersebut diproses hukum dan dilakukan penyelidikan agar semua menjadi terang, apakah benar bermasalah atau tidak,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, kasus rumah pribadi milik Wali Kota dan Sekda Sungai Penuh yang disewakan untuk rumah dinas, terus berlanjut.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh mulai bergerak terkait dengan mencuatnya kasus Rumah Dinas Wali Kota dan Sekda Kota Sungai Penuh yang menyewa rumah pribadi untuk dijadikan rumah dinas jabatan.
