Jambi– Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyebut bahwa seharusnya tiga kementerian yang terkait batubara, yakni Kementerian PUPR, Perhubungan dan ESDM melakukan rapat dan menyatukan satu kebijakan permanen terkait dengan angkutan batubara. Apalagi setelah Komisi 5 DPR RI beberapa waktu lalu meminta agar angkutan batubara jambi disetop sampai dengan adanya jalan khusus.
‘Maka memang harusnya setelah ada pernyataan dari komisi 5, tiga kementerian ini bertemu, kalau stop ya stop, sehingga tidak ada tafsir lain,”tegasnya.
Namun disisi lain, dikatakan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini bahwa Gubernur Jambi memiliki pemikiran lain terkait dengan angkutan batubara ini. Disisi lain, Edi Purwanto menyebut bahwa memang betul ada masyarakat yang bergantung hidup pada batubara.
“tapi harus kita tata, makanya saya katakan kalau bisa ditata ya ditata, tapi inikan tidak.
Satu sisi batubara ini di kasih ruang, tapi sektor lain bermasalah, maka memang harus punya keberanian. Tapi kan gubernur punya pikiran lain, tapi kalau saya pribadi pendapat saya stop dulu,”pungkasnya.
