SEKATOJAMBI.COM, KOTA JAMBI – Bangunan baru SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 13 Kota Jambi di kawasan Seberang Kota Jambi (Sekoja) yang belum difungsikan menjadi sasaran pencurian.
Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bersama Ketua Komisi III Umar Faruk meninjau langsung kondisi bangunan sekolah tersebut, Sabtu (7/3/2026).
Peninjauan dilakukan setelah adanya laporan pencurian di fasilitas sekolah yang hingga kini belum digunakan.
Dalam kunjungan itu, rombongan juga didampingi Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi Husainu, Camat Danau Teluk, serta lurah setempat. Mereka melihat langsung sejumlah bagian bangunan yang menunjukkan bekas pencurian, meskipun beberapa fasilitas yang hilang telah diganti.
Kemas Faried menegaskan bahwa penggantian barang yang hilang bukanlah solusi utama jika persoalan pengamanan aset daerah tidak segera dibenahi.
“Memang sudah diganti, tapi itu bukan jalan keluar. Kalau pengamanannya tidak diperbaiki, kejadian seperti ini bisa terulang,” ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kota Jambi segera mengambil langkah konkret untuk mengamankan bangunan sekolah tersebut.
Menurutnya, pengamanan bisa melibatkan aparat dari kelurahan, kecamatan, hingga Satpol PP.
“Kita minta pemerintah kota segera menempatkan pengamanan agar aset daerah yang belum sepenuhnya diserahterimakan ini bisa dijaga,” tegasnya.
Selain masalah keamanan, DPRD juga mendorong percepatan operasional sekolah agar bangunan tersebut segera dimanfaatkan oleh para siswa.
Menurut Kemas Faried, fasilitas pendidikan yang memadai sangat dinantikan oleh masyarakat di kawasan Seberang Kota Jambi.
“Segera bentuk tim teknis terpadu agar sekolah ini bisa difungsikan. Anak-anak kita tentu menginginkan fasilitas belajar yang lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi Umar Faruk menjelaskan bahwa proses serah terima bangunan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Jambi sebenarnya telah dilakukan beberapa bulan lalu. Namun insiden pencurian membuat proses tersebut mengalami kendala.
“Serah terima sebenarnya sudah dilakukan. Tetapi karena terjadi pencurian, proses merger kedua SMP ini menjadi tertunda,” jelasnya.
Ia menegaskan pemerintah harus serius menjaga fasilitas pendidikan tersebut, mengingat anggaran pembangunan yang digelontorkan cukup besar.
Berdasarkan data yang dihimpun, pembangunan sekolah tersebut dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13 miliar, ditambah sekitar Rp2 miliar dari APBD 2025. Dengan total investasi mencapai Rp15 miliar, DPRD berharap sekolah tersebut segera difungsikan dan tidak kembali menjadi sasaran pencurian.
