SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Provinsi Jambi diharapkan bisa menjadi pusat data dan informasi penanggulangan kemarau, kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal tersebut mempermudah warga masyarakat mendapatkan informasi mengenai dampak kemarau, kondisi kerawanan karhutla dan kesiapan penanggulangan karhutla.
Hal tersebut diungkapkan beberapa petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), perusahaan kehutanan dan perkebunan kepada medialintassumatera.net (Matra) di Kota Jambi, Senin (29/7/2024).
Seorang petugas BPBD Provinsi Jambi yang ditemui di ruang kerjanya, Telanaipura, Kota Jambi mengatakan, Diskominfo Provinsi Jambi semestinya menjadi pusat informasi kemarau dan karhutla agar warga masyarakat, media massa dan berbagai pihak terkait lebih mudah mendapatkan informasi seputar penanggulangan kemarau dan karhutla.
“Selain itu, ketersediaan pusat informasi karhutla di Diskominfo Jambi penting agar pendistribusian terkait kemarau dan karhutla dari berbagai lembaga terkait penanggulangan kemarau dan karhutla bisa dilakukan melalui satu pintu. Dengan demikian informasi mengenai kemarau dan karhutla yang disebarkan pemerintah daerah ke masyarakat benar-benar terkoordinir,”katanya.
Menurut petugas BPBD Provinsi Jambi tersebut, pihaknya tidak bisa memberikan informasi mengenai kemarau dan karhutla langsung kepada masyarakat, maupun media massa. Pemberian informasi penanganan kemarau dan karhutla tersebut wewenang kepala BPBD.
“Kami tidak berani memberikan informasi terkait data dan informasi kemarau dan karhutla karena khawatir tidak sesuai dengan data dan informasi yang ada di pimpinan. Kemudian pimpinan terkadang ada tugas di luar kantor. Nah, kondisi demikian menyulitkan masyarakat maupun wartawan mendapatkan informasi masalah karhutla ke BPBD. Jadi Diskominfo lah yang paling tepat menjadi pintu utama informasi karhutla,”ujarnya.
Hal senada juga diakui unsur pimpinan perusahaan kehutanan Jambi, Kurniawan. Menurut Kurniawan, pusat informasi mengenai karhutla di Jambi perlu dilakukan melalui satu pintu. Hal itu penting agar informasi mengenai karhutla yang menyebar di masyarakat atau media massa tidak keliru atau bias dari keadaan sebenarnya.
“Kami mengakui hingga kini belum ada pusat informasi satu pintu terkait karhutla di Jambi. Hal itu menyulitkan media massa mendapatkan informasi mengenai pencegahan dan penanggulangan karhutla. Padahal sebenarnya, Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Karhutla Provinsi Jambi dan perusahaan-perusahaan kehutanan seperti PT WKS jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan pencegahan dan penanggulangan karhutla,”ujarnya.
Menyulitkan Media
Sementara itu, pantauan medialintassumatera.net (Matra) di Diskominfo Provinsi Jambi, Senin (29/7/2024), belum ada desk (meja) khusus pusat informasi mengenai penanggulangan kemarau dan karhutla. Kondisi tersebut menyulitkan media mendapatkan data dan inforasi mengenai kesiapan perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan, dinas instasi terkait dan pemerintah (BPBD) kabupaten mengenai antisipasi kemarau dan karhutla.
Diskominfo Provinsi Jambi pun belum memiliki media center (ruang pers) yang bisa memudahkan para wartawan jurnalis mendapatkan informasi seputar antisipasi dampak kemarau dan karhutla. Sementara mendapatkan data dan informasi antisipasi dampak kemarau dan karhutla di dinas-dinas terkait dan perusahaan perkebunan di Jambi cukup sulit. Masalahnya dinas-dinas terkait seperti, dinas perkebunan dan perusahaan perkebunan juga tidak memiliki pusat informasi mengenai penanggulangan kemarau dan karhutla.
Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Drs H Ariansyah, ME yang hendak ditemui medialintassumatera.net (Matra) di ruang kerjanya, Senin (29/7/2024) tidak berada di tempat. “Bapak ada dinas di luar kantor. Silahkan hubungi langsung melalui telepon genggamnya atai silahkan tinggalkan pesan tertulis di buku tamu sini, nati kami sampaikan,”kata seorang petugas Diskominfo Jambi.
Pihak perusahaan perkebunan PTPN Jambi – Sumbar yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun sama sekali tidak memiliki pusat data dan informasi mengenai penanggulangan karhutla. Padahal setiap perusahaan perkebunan wajib melakukan antisipasi dan penanggulangan dampak kemarau dan karhutla.
“Kami tidak memiliki pusat data dan informasi mengenai antisipasi kemarau dan karhutla. Data dan informasi mengenai antisipasi kemarau dan karhutla ada di masing-masing unit. Unit perkebunan teh PT Kayu Aro memiliki bagian data dan informasi antisipasi kemartau sendiri. Mereka langsung melapor ke dinas perkebunan, bukan ke kantor PTPN VI Jambi – Sumbar di Kota Jambi. Unit-uti lainnya di PTPN VI ini juga melakukan hal yang sama,”ujar staf Humas PTPN VI Jambi – Sumbar, Joniadi di kantor PTPN VI Jambi – Sumbar, Senin (29/7/2024).
Pengamatan medialintassumatera.net (Matra) di lapangan, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Jambi juga tidak memiliki pusat data dan informasi mengenai kemarau dan karhutla. Kondisi demikian menyulitkan media mendapatkan informasi mengenai dampak kemarau dan karhutla terhadap pertanian tanaman pangan maupun perkebunan.
Ketika medialintassumatera.net (Matra) meminta data dan informasi mengenai dampak dan antisipasi kemarau kepada staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Jambi, Senin (29/7/2024), staf tersebut mengatakan pihaknya tidak berwenang memberikan data dan informasi tersebut.
Sedangkan kepala bidang yang menangani data dan informasi antisipai dampak kemarau tersebut sedang rapat. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Jambi pun tidak memiliki bagian humas yang bisa menyediakan data dan informasi dampak dan antisipasi kemarau terhadap pertanian tanaman pangan tersebut.
Hal serupa juga terjadi di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Staf bidang penanganan karhutla Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tidak berani memberikan data dan informasi kegiatan penanggulangan karhutla.
“Itu wewenang bagian kepala bidang Pak. Tetapi Pak Kabid sedang dinas luar. Kalau bisa Bapak buat surat dulu,”katanya.
Salah satu perusahaan yang memiliki pusat data dan informasi lengkap mengenai antisipasi dan penanggulangan kemarau dan karhutla, yaitu perusahaan Hutan Tanaman Industri (PT) WKS Jambi. Perusahaan tersebut memiliki pusat data dan informasi karhutla. Seluruh kesiapan kegiatan, ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) dan personil penanggulangan karhutla di pusat data dan informasi karhutla PT WKS bisa didapatkan secara lengkap dan aktual.
“Tapi data dan informasi yang kami miliki ini bersifat intern. Artinya data dan informasi kegiatan antisipasi dan penanggulangan karhutla yang kami miliki hanya terkait antisipasi dan penanggulangan karhutla yang dilakukan perusahaan. Namun kami juga senantiasa melakukan koordinasi dengan Satgas PenanggulanganKarhutla Provinsi Jambi,”kata Kepala Pusat Informasi PT WKS Jambi, Kurniawan.
