SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. bersama Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda) Jambi, para anggota DPRD Provinsi Jambi, dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi mengikuti secara bersama-sama Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan Tahun Sidang 2026 – 2027 serta Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.
Kegiatan nonton bersama ini berlangsung di Ruang Utama Sidang DPRD Provinsi Jambi pada Jumat (14/08/2026) siang dan disiarkan langsung dari Gedung DPR/MPR RI Jakarta. Turut serta Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris SE, Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hj. Iin Kurniasih Sudirman, para pejabat eselon II, III dan IV dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi serta para undangan lainnya.
Kehadiran seluruh unsur pimpinan daerah dan OPD ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyimak secara utuh arah kebijakan fiskal nasional tahun 2027. APBN menjadi acuan utama dalam penyusunan APBD Provinsi Jambi dan program-program prioritas pembangunan daerah. Usai mengikuti kegiatan, pada sesi wawancara Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa dengan mengikuti langsung penyampaian RUU APBN 2027, Pemprov Jambi dapat lebih cepat merespons dan menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional.
“Ini penting agar kita di daerah memahami betul arah kebijakan pemerintah pusat. Dari sisi anggaran, program prioritas, hingga alokasi untuk daerah. Sehingga pembangunan di Jambi bisa berjalan seiring dan sejalan dengan visi Presiden,” ujar Al Haris.
Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas fokus pemerintah pusat dalam rancangan APBN 2027 yang menitikberatkan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Secara kasat mata, pemerintah fokus dengan penerangan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya,” ujar Gubernur usai acara.
Al Haris menyambut baik rencana peningkatan total APBN yang disebut-sebut dapat naik ke kisaran Rp4.000 triliun. Ia berharap kenaikan ini akan berdampak positif bagi transfer ke daerah, sehingga pemerintah provinsi dapat memperluas program pembangunan fasilitas publik.
“Insya Allah kita percaya ketika APBN kita naik di angka 4.000 triliun, mudah-mudahan juga ada kenaikan bagi daerah nanti dan transfer daerah kita bisa meningkat,” kata Gubernur.
Gubernur menegaskan bahwa tambahan anggaran nantinya akan diarahkan pada pembangunan puskesmas, peningkatan fasilitas pendidikan, dan infrastruktur lainnya di Jambi.
“Sehingga nanti akan banyak lagi yang bisa kita buat di daerah ini. Tapi yang pasti nanti kita lihat nanti ada program membangun puskesmas, kemudian juga sekolah-sekolah dan sebagainya lah,” ujarnya.
Dalam wawancara, Al Haris juga menyoroti kebutuhan tenaga medis spesialis di daerah. Ia mengungkapkan program seleksi dokter spesialis yang sedang berjalan masih belum menghasilkan peserta yang memadai.
“Kita sudah mulai tes untuk spesialis dokter, tetapi pesertanya tidak banyak,” kata Gubernur.
Ia mendorong pemerintah kota dan kabupaten untuk mengirimkan lebih banyak tenaga medis agar mengikuti pendidikan spesialis di daerah, sehingga lulusan spesialis dapat mengabdi di wilayah masing-masing.
Senada, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menambahkan bahwa sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar manfaat APBN benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke desa.
“Dari nota keuangan ini kita bisa lihat fokus pemerintah ke depan. Tugas kita di daerah adalah menerjemahkannya ke dalam program yang menyentuh kebutuhan masyarakat Jambi,” kata Wagub Sani.
Dengan mengikuti secara bersama-sama Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan Tahun Sidang 2026 – 2027 serta Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya bersama ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap dapat segera menindaklanjuti poin-poin strategis dalam APBN 2027 ke dalam perencanaan pembangunan daerah tahun mendatang.
