SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (8/9/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafizh Fattah, dan diikuti oleh seluruh fraksi yang menyampaikan berbagai masukan, pandangan kritis, serta evaluasi terhadap usulan perubahan APBD 2025 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas perhatian serius yang diberikan oleh DPRD melalui pemandangan umum fraksi. Ia menyebut seluruh masukan dan catatan fraksi akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dokumen APBD yang sedang disusun.
“Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Pandangan tersebut menjadi acuan penting dalam menjaga kualitas perencanaan dan memastikan bahwa perubahan APBD benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Al Haris.
Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi akan memberikan penjelasan secara transparan atas seluruh pertanyaan yang disampaikan DPRD, agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi dan seluruh kebijakan dapat dipahami bersama.
“Kami akan segera menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dewan agar semuanya jelas, sehingga ada kesinambungan,” imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, beberapa fraksi DPRD juga menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar 2,6 persen. Menanggapi hal itu, Al Haris menilai bahwa catatan fraksi mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat arah pembangunan.
“Pertanyaan semua fraksi itu baik. Apa-apa yang telah terjadi di program-program perubahan APBD itu lengkap semuanya. Menyentuh ke semua sisi dalam membangun daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Al Haris menekankan bahwa perubahan APBD 2025 diarahkan pada penguatan sektor infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen memastikan anggaran yang disusun memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jambi.
