SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Kortini JM Sihotang menghadiri kegiatan Seminar Nasional dengan tema “Optimalisasi Pendekatan Follow The Asset dan Follow The Money Melalui Deferred Prosecution Agreement dalam Penanganan Perkara Pidana”dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi (UNJA) Mendalo, Rabu (27/08/2025).
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang hukum dan pemerintahan. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Hermon Dekristo; Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani; Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Ifa Sudewi; serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi.
Penyelenggaraan seminar di lingkungan kampus dan melibatkan kalangan akademisi dimaksudkan untuk membangun ruang dialog yang lebih inklusif dan ilmiah. Kampus menjadi wadah strategis untuk mempertemukan praktisi hukum, pemerintah, dan mahasiswa guna memperluas wawasan, mengedukasi generasi muda, serta memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan gagasan baru untuk penegakan hukum yang adaptif dan berkeadilan.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang peringatan ulang tahun Kejaksaan RI, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai pendekatan follow the asset dan follow the money serta penerapan Deferred Prosecution Agreement, aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana, mendorong transparansi, memulihkan kerugian negara, dan memastikan keadilan yang lebih humanis. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih optimal serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat semakin meningkat.
Kehadiran jajaran Kementerian Hukum bersama Kejaksaan dan para Forkopimda semakin mempertegas komitmen bersama untuk mendukung reformasi kelembagaan, penegakan hukum yang berkeadilan, dan kolaborasi lintas instansi dalam memperkuat sistem hukum nasional.
