SEKATOJAMBI.COM, BUNGO – Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz mendesak pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk menindak pelangsir BBM bersubsidi di Provinsi Jambi.
Ia menyebut praktik pelangsiran menjadi salah satu penyebab kelangkaan BBM solar dan pertalite di berbagai wilayah Jambi.
“Saya harap tim ini cepat dibentuk. Saya lihat di berita Pertamina bersama kepolisian dan Dinas Perhubungan sudah membahas penindakan permasalahan ini,” katanya.
Ia menilai pasokan BBM bersubsidi di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebenarnya mencukupi sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.
Akan tetapi, ketersediaan itu terganggu karena ulah pihak yang tidak bertanggung jawab.
Para pelangsir memanfaatkan situasi dengan antri berulang, mengisi BBM bersubsidi berlebih, lalu menimbunnya untuk dijual kembali.
“Negara sudah mengeluarkan subsidi besar untuk meringankan beban masyarakat. Celah ini malah dimanfaatkan oknum untuk keuntungan pribadi,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah, terutama Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), melakukan inventarisasi ulang kendaraan yang memakai sistem barcode.
Ia mensinyalir banyak kendaraan pelangsir memanfaatkan pola itu untuk membeli BBM bersubsidi berulang kali.
Menurutnya, satgas perlu diberi kewenangan memeriksa secara acak kelengkapan dokumen kendaraan di SPBU untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.
“Kelengkapan kendaraan harus diperiksa acak di setiap SPBU. Pemerintah pusat sudah membuat kebijakan, setiap pajak kendaraan mati barcode tidak berlaku lagi. Kalau ada bukti penimbunan, silakan ditindak. Itu ranah penegak hukum,” ucapnya.
Diketahui, pemerintah pusat mengalokasikan subsidi energi triliunan rupiah setiap tahun untuk meringankan beban masyarakat. Namun penyaluran BBM bersubsidi kerap bocor karena permainan spekulan.
Hafiz menilai pembentukan Satgas gabungan antara Pertamina, kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Samsat akan menjadi solusi untuk menutup celah tersebut.
“Satgas harus tegas agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran,” ujarnya.
