SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “Pasti Ada Solusi” Episode 5 bersama Menteri Hukum secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (3/7/2026).
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Hukum dalam memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
Kegiatan dibuka langsung oleh Menteri Hukum yang dalam arahannya menegaskan bahwa tugas utama Kementerian Hukum adalah mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, setiap masukan, kritik, maupun pengaduan dari masyarakat merupakan bahan evaluasi penting untuk menata birokrasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan akuntabel.
Forum “Pasti Ada Solusi” menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan Kementerian Hukum untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus memperoleh penjelasan terkait layanan hukum.
Pada Episode 5 ini, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, khususnya terkait layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan notariatan.
Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelayanan administrasi hukum serta pelaksanaan tugas jabatan notaris.
Berbagai pertanyaan dan pengaduan tersebut menjadi perhatian unit teknis terkait untuk ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, forum juga membahas pertanyaan terkait perancang peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai mekanisme pengadaan pegawai non-ASN serta kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat mengenai implementasi kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
Tak hanya itu, pengaduan di bidang Kekayaan Intelektual juga turut menjadi perhatian, khususnya terkait mekanisme mediasi hak cipta.
Dalam pembahasan tersebut dijelaskan pentingnya mediasi sebagai langkah penyelesaian sengketa secara musyawarah, termasuk prosedur permohonan fasilitasi sebelum para pihak menempuh jalur litigasi.
Seluruh masukan dan pengaduan yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi bahan evaluasi bagi unit teknis untuk ditindaklanjuti secara tepat dan terukur.
Melalui forum “Pasti Ada Solusi”, Kementerian Hukum terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan hukum agar semakin efektif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Keikutsertaan Jonson Siagian dan Dina Rasmalita dalam forum ini menjadi bentuk komitmen Kanwil Kementerian Hukum Jambi dalam mendukung birokrasi yang adaptif, terbuka, dan responsif terhadap aspirasi publik.
