SEKATOJAMBI.COM – Jaringan city gas di Kelurahan Pakuan Baru, Jambi Selatan, Kota Jambi sudah terpasang kurang lebih sejak 7 tahun lalu.

Namun sayang hingga saat ini aliran gasnya belum bisa dimanfaatkan masyarakat.

Diantaranya adalah warga RT 08 Kelurahan Pakuan Baru, Jambi Selatan, Kota Jambi mempertanyakan program city gas yang digagas oleh pemerintah pusat melalui kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Program itu sebenarnya memiliki tujuan yang baik.

Dimana berguna mengantisipasi adanya kelangkaan gas elpiji 3 Kg yang kerap sulit ditemui.

Farmansyah, Warga RT 08 Kelurahan Pakuan Baru bercerita, program ini sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu dari mulai sosialisasi hingga pemasangan peralatan. Namun sampai saat ini kurang lebih 7 tahun program tersebut belum juga berjalan.

“Bahkan ada juga punya warga itu yang alatnya sudah rusak, ada yang dilepas belum juga gas nya mengalir,” katanya, Jumat (15/12/2023).

Menurutnya, sebenarnya warga masyarakat mendukung program tersebut. Namun pemerintah seperti tidak serius dalam merealisasikannya.

“Kita ketahui gas 3 Kg ini sering langka. Maka harapan kami sebenarnya lewat program ini. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kalau dilihat sarana prasarananya sudah siap di lokasi kami ini,” katanya.

Farmasnyah berharap program tersebut cepat terealisasi. Sehingga masyarakat tak khawatir lagi dengan adanya kelangkaan gas 3 Kg.

Terpisah ,Manajer Keuangan PT Siginjai Sakti, Sapta Diraharja juga bercerita mengenai kendala tersebut.

Sebab, saat audiensi bersama PT Pertagas Niaga beberapa waktu lalu, pihaknya dijanjikan untuk mengelola jaringan gas tersebut.

“Kami (PT Siginjai Sakti) dijanjikan 1.200 sambungan, yaitu jaringan yang berada di Pakuan Baru. Kami yang kelola, baik untuk industri maupun rumah tangga. Tapi sampai sekarang itu gasnya belum mengalir belum bisa dinikmati oleh warga sekitar,” katanya.

Pihaknya juga berupaya untuk mengambil alih pengelolaan seluruh jaringan gas yang ada di kota Jambi ini. Namun saat ini masih dikelola oleh BUMD milik provinsi yaitu PT JII.

“Untuk daerah lain memang dikelola daerah setempat, kota Jambi sendiri sekarang sudah punya BUMD yang bisa kelola, jadi tidak ada salahnya,” jelasnya.