SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, mengikuti kegiatan Policy Talks 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Strategi Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Publik”.
Dalam kegiatan itu, Kakanwil didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jambi, Dina Rasmalita, serta Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Jambi.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh jajaran Kanwil Kemenkum Papua yang menyampaikan bahwa Policy Talks merupakan forum komunikasi kebijakan untuk memperkuat pemahaman, kompetensi, dan peran Analis Kebijakan dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas.
Selanjutnya, Kakanwil Kemenkum Papua menegaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang strategis untuk meningkatkan kapasitas Analis Kebijakan agar mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adaptif, responsif, dan berbasis bukti.
Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas tersebut agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.
Pada sesi pemaparan materi, narasumber Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si. dari Universitas Cenderawasih dan Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, PhD dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, menjelaskan pentingnya pemahaman utuh terhadap siklus kebijakan publik.
Menurut para narasumber, kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dalam rangka menyelesaikan persoalan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunannya harus berbasis identifikasi masalah yang tepat, data yang valid, serta analisis yang komprehensif.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu moderator Elizabeth S. A. Haurissa, S.H., M.I.Kom. Dalam diskusi tersebut ditegaskan bahwa kebijakan tidak akan berdampak optimal apabila masalah tidak terdefinisi dengan baik, data tidak dimanfaatkan secara tepat, alternatif kebijakan tidak diuji, serta evaluasi tidak dilakukan secara berkelanjutan.
Melalui partisipasi dalam Policy Talks 2026 ini, Kanwil Kemenkum Jambi diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kebijakan, khususnya dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih terukur, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
