Oleh : AHP Silitonga
Ada sebuah ironi yang semakin sulit diabaikan dalam lanskap pembangunan Kabupaten Merangin. Di satu sisi, pemerintah daerah tampak memiliki ruang fiskal untuk membiayai berbagai kebutuhan yang berorientasi pada kenyamanan dan kemegahan fasilitas birokrasi. Mulai dari pengadaan mobil dinas baru, pembangunan lift kantor bupati, pengadaan videotron, rehabilitasi rumah dinas, dan berbagai belanja fasilitas pemerintahan lainnya.
Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan masih harus berhadapan dengan realitas pembangunan yang jauh dari kata layak. Jalan yang rusak, akses antardesa yang belum memadai, jembatan yang kondisinya memprihatinkan, bahkan terdapat wilayah yang aktivitas penyeberangan masyarakatnya masih bergantung pada perahu dengan tarif tertentu.
Di sinilah persoalan sesungguhnya bermula.
Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah daerah boleh membeli mobil dinas, membangun lift, memasang videotron, atau merehabilitasi rumah dinas. Tentu saja, fasilitas pemerintahan dapat menjadi bagian dari kebutuhan operasional. Akan tetapi, dalam perspektif etika administrasi publik, setiap rupiah uang rakyat harus tunduk pada prinsip kemanfaatan, proporsionalitas, efisiensi, dan prioritas kepentingan publik.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: ketika masyarakat di pelosok masih kesulitan memperoleh akses transportasi yang layak, atas dasar urgensi seperti apa kemewahan fasilitas birokrasi harus ditempatkan dalam prioritas belanja daerah?
Apakah pembangunan itu hendak mengangkat kualitas hidup masyarakat, atau justru lebih dahulu mempercantik wajah kekuasaan?
Ketika Prioritas Anggaran Kehilangan Sensitivitas Sosial
Dalam teori keuangan publik, anggaran bukan sekadar instrumen pembiayaan pemerintahan. Anggaran merupakan manifestasi konkret dari pilihan politik, orientasi pembangunan, serta keberpihakan penguasa terhadap kelompok masyarakat yang dipimpinnya.
Karena itu, APBD seharusnya tidak hanya dibaca melalui angka-angka nominal, tetapi juga melalui hierarki kebutuhan yang tercermin di dalamnya.
Belanja kendaraan dinas, fasilitas kantor, videotron, maupun rumah jabatan mungkin dapat dibenarkan secara administratif sepanjang memenuhi ketentuan. Namun, legalitas administratif tidak otomatis menghapus pertanyaan mengenai kepatutan, urgensi, dan keadilan alokasi anggaran.
Sebab, ada perbedaan mendasar antara sesuatu yang diperbolehkan untuk dibelanjakan dan sesuatu yang seharusnya didahulukan untuk dibelanjakan.
Dalam konteks Merangin, kontras antara fasilitas birokrasi dan kebutuhan infrastruktur masyarakat pelosok menghadirkan pertanyaan serius tentang sensitivitas sosial dalam pengambilan kebijakan fiskal.
Pemerintah seharusnya memahami bahwa jalan bukan sekadar konstruksi aspal dan beton. Jalan adalah urat nadi ekonomi masyarakat. Jembatan bukan sekadar bangunan penghubung, melainkan akses anak-anak menuju sekolah, petani menuju pasar, pasien menuju fasilitas kesehatan, serta masyarakat menuju pusat pelayanan publik.
Ketika akses dasar itu belum terpenuhi secara merata, maka setiap belanja yang berorientasi pada kemewahan fasilitas pemerintahan patut diuji melalui perspektif skala prioritas.
Jangan sampai gedung pemerintahan semakin nyaman, sementara perjalanan masyarakat menuju pelayanan dasar justru masih penuh perjuangan.
Merangin Dilanda Efisiensi, Tetapi Ketimpangan Infrastruktur Belum Terjawab
Kita tentu tidak menutup mata bahwa Kabupaten Merangin sedang menghadapi situasi efisiensi anggaran. Ruang fiskal daerah mengalami tekanan, sementara pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai kebutuhan belanja. Kita juga tidak sedang menyangkal bahwa dalam periode pemerintahan ini terdapat sejumlah pengerjaan proyek infrastruktur, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan di beberapa wilayah.
Namun, mengakui adanya pembangunan bukan berarti harus menutup mata terhadap pekerjaan rumah yang masih menggunung.
Justru dalam situasi efisiensi fiskal seperti sekarang, kecermatan menentukan skala prioritas menjadi semakin penting. Ketika kemampuan keuangan daerah terbatas, pemerintah seharusnya semakin selektif dalam menentukan belanja mana yang paling mendesak, paling berdampak, dan paling dibutuhkan masyarakat.
Efisiensi tidak boleh hanya menjadi alasan untuk membatasi belanja yang menyentuh kepentingan publik, sementara belanja fasilitas birokrasi tetap menjadi perdebatan karena urgensi dan proporsionalitasnya.
Memang ada jalan yang telah dibangun, ada ruas yang telah diperbaiki, dan ada sejumlah proyek yang sedang maupun telah dikerjakan. Tetapi apakah itu sudah menjawab keseluruhan persoalan infrastruktur Merangin? Tentu belum.
Merangin memiliki bentang wilayah yang luas dan karakter geografis yang kompleks. Persoalan aksesibilitas tidak bisa diselesaikan hanya dengan menunjukkan beberapa titik pembangunan, kemudian menganggap keseluruhan daerah telah menikmati pemerataan.
Di sejumlah pelosok, persoalan jalan rusak masih menjadi hambatan mobilitas masyarakat. Jembatan yang belum memadai masih menjadi persoalan akses antarkawasan. Bahkan, masih terdapat masyarakat yang harus mengandalkan jasa penyeberangan perahu berbayar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Artinya, pembangunan memang berjalan, tetapi kebutuhan belum seluruhnya terjawab. Ada jarak antara proyek yang berhasil direalisasikan dengan ekspektasi masyarakat terhadap pemerataan pembangunan.
Di sinilah pemerintah perlu membedakan antara capaian administratif dan keberhasilan substantif. Selesainya beberapa paket pekerjaan merupakan capaian administratif, tetapi meningkatnya konektivitas, menurunnya biaya transportasi, terbukanya akses ekonomi, dan hilangnya keterisolasian masyarakat merupakan indikator keberhasilan yang sesungguhnya.
Jangan sampai pemerintah terlalu cepat berpuas diri dengan daftar proyek yang telah dikerjakan, sementara masyarakat masih menghitung berapa kilometer jalan yang belum tersentuh pembangunan.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, justru keberpihakan anggaran harus semakin terlihat. Bukan dengan memperbanyak narasi keberhasilan, melainkan dengan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat.
Sebab, efisiensi semestinya melahirkan pemerintahan yang lebih cermat dalam menentukan prioritas, bukan pemerintahan yang kehilangan sensitivitas terhadap ketimpangan.
Pembangunan yang Tidak Boleh Berhenti di Pusat Kekuasaan
Merangin bukan hanya Bangko. Merangin bukan hanya kawasan perkotaan, kompleks perkantoran, atau jalan-jalan protokol yang menjadi etalase pemerintahan.
Merangin adalah bentang geografis yang luas, dengan masyarakat yang tersebar hingga wilayah pedalaman dan pelosok. Mereka memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan memperoleh pelayanan publik yang layak.
Sangat ironis apabila di tengah narasi kemajuan daerah, masih ada masyarakat yang harus mengeluarkan biaya untuk menyeberangi sungai menggunakan perahu demi menjalankan aktivitas sehari-hari.
Bagi sebagian orang di pusat pemerintahan, mungkin persoalan tersebut hanya terlihat sebagai keterbatasan geografis. Namun, bagi masyarakat yang mengalaminya, itu merupakan persoalan aksesibilitas, beban ekonomi, keselamatan, dan ketimpangan kesempatan hidup.
Dalam perspektif keadilan spasial (spatial justice), pembangunan tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak proyek yang berhasil diresmikan, melainkan juga dari seberapa jauh negara mampu mengurangi kesenjangan antarkawasan.
Pembangunan yang hanya terkonsentrasi di wilayah yang mudah dijangkau secara politik dan administratif berpotensi melahirkan ketimpangan struktural. Masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan akhirnya terus berada dalam posisi menunggu, sementara fasilitas pemerintahan tumbuh semakin representatif.
Bukankah esensi otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat, bukan sekadar memindahkan pusat-pusat kenyamanan birokrasi ke daerah?
Kritik Publik Dihadapi dengan Gerakan Pencitraan?
Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah respons kekuasaan terhadap kritik publik.
Ketika kritik dari kalangan aktivis dan sebagian insan pers mengenai orientasi belanja daerah serta ketimpangan infrastruktur terus bermunculan, publik justru menyaksikan geliat produksi konten ucapan terima kasih kepada kepala daerah.
Puluhan pejabat, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, tampil melalui video dan vlog yang menyampaikan apresiasi atas pembangunan jalan, pembangunan fasilitas, serta berbagai program pemerintah lainnya.
Tentu tidak ada yang salah dengan menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan. Pemerintah juga berhak mengomunikasikan capaian kerjanya kepada masyarakat. Transparansi dan publikasi kinerja merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan modern.
Namun, persoalannya muncul ketika komunikasi pembangunan berpotensi bergeser menjadi reproduksi citra kekuasaan.
Ada perbedaan yang sangat fundamental antara menyampaikan informasi mengenai keberhasilan pemerintah dan membangun ekosistem pujian terhadap pemegang kekuasaan.
Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur dasar bukanlah hadiah pribadi seorang bupati kepada masyarakat. Itu merupakan kewajiban konstitusional dan administratif pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari uang publik.
Oleh karena itu, ucapan terima kasih boleh saja disampaikan. Tetapi jangan sampai kewajiban pemerintahan diposisikan seolah-olah merupakan kemurahan hati personal seorang pemimpin.
Masyarakat bukan sedang menerima hadiah dari kekuasaan. Masyarakat sedang menikmati haknya atas pelayanan dan pembangunan yang dibiayai oleh pajak serta sumber keuangan negara.
Antitesa terhadap Kritik atau Sekadar Membangun Persepsi?
Saya melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang menarik dalam perspektif komunikasi politik.
Ketika kritik semakin keras, respons yang muncul justru tampak bukan berupa dialog kebijakan yang substantif, melainkan penguatan narasi tandingan melalui publikasi capaian pembangunan.
Seolah-olah sedang dibangun sebuah antitesa terhadap para pengkritik: bahwa pemerintah bekerja, bahwa jalan telah dibangun, bahwa fasilitas telah diperbaiki, dan bahwa Merangin sedang bergerak maju.
Dalam teori komunikasi politik, pendekatan semacam ini dapat dibaca sebagai upaya pembentukan agenda dan pengelolaan persepsi publik. Narasi mengenai keberhasilan diperbanyak agar perhatian masyarakat tertuju pada capaian yang ingin ditonjolkan.
Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: persepsi tidak pernah bisa menggantikan realitas.
Sebanyak apa pun video ucapan terima kasih diproduksi, persoalan jalan rusak di pelosok tidak otomatis selesai. Sebanyak apa pun testimoni keberhasilan dipublikasikan, jembatan yang belum memadai tidak serta-merta menjadi layak. Dan sebanyak apa pun narasi pembangunan digaungkan, masyarakat yang masih harus membayar penyeberangan dengan perahu tetap memiliki persoalan yang harus dijawab pemerintah.
Pembangunan tidak membutuhkan pasukan pemberi tepuk tangan. Pembangunan membutuhkan hasil yang dapat dirasakan secara merata.
Seorang kepala daerah semestinya tidak alergi terhadap kritik, apalagi memperlakukan kritik sebagai ancaman terhadap legitimasi kekuasaan. Kritik publik justru merupakan mekanisme koreksi dalam demokrasi.
Kepala daerah yang kuat bukanlah kepala daerah yang dikelilingi oleh banyak orang yang memuji, melainkan pemimpin yang memiliki kapasitas untuk mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun.
Kekuasaan Membutuhkan Evaluasi, Bukan Validasi Tanpa Henti
Ada satu hal yang perlu direnungkan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan Kabupaten Merangin: kekuasaan tidak membutuhkan validasi setiap hari. Kekuasaan membutuhkan pertanggungjawaban setiap saat.
Popularitas bukan ukuran tunggal keberhasilan kepemimpinan. Banyaknya konten pembangunan bukan indikator pemerataan. Dan banyaknya pejabat yang menyampaikan apresiasi bukan bukti bahwa seluruh persoalan masyarakat telah diselesaikan.
Ukuran keberhasilan pemerintahan justru terletak pada hal-hal yang mungkin tidak terlalu menarik untuk dijadikan konten: berapa banyak jalan pelosok yang benar-benar telah diperbaiki, berapa jembatan yang sudah dibangun dengan layak, berapa desa yang telah memperoleh akses transportasi aman, berapa besar penurunan kesenjangan infrastruktur, dan seberapa efektif APBD menjawab kebutuhan masyarakat paling rentan.
Inilah ukuran substantif yang semestinya menjadi tolok ukur kepemimpinan.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa seluruh belanja fasilitas pemerintahan harus dihapus. Itu argumentasi yang terlalu sederhana. Yang sedang dipersoalkan adalah rasionalitas prioritas, proporsionalitas pengeluaran, serta keberanian pemerintah menempatkan kebutuhan dasar masyarakat di atas kepentingan kenyamanan birokrasi.
Sebab, kemewahan fasilitas pemerintahan mungkin dapat memperindah wajah kantor bupati, tetapi tidak akan pernah mampu menutupi kenyataan masyarakat yang masih berjibaku dengan buruknya akses infrastruktur.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seorang bupati hanya dari seberapa megah kantornya, seberapa baru kendaraan dinasnya, atau seberapa sering wajahnya muncul dalam video apresiasi pembangunan.
Sejarah akan mengingat apakah selama masa kepemimpinannya masyarakat di pelosok memperoleh kehidupan yang lebih baik atau justru tetap terperangkap dalam persoalan yang sama.
Jangan sampai Merangin terlihat semakin megah dari balik jendela mobil dinas, tetapi tetap terasa begitu jauh dari harapan masyarakat yang hidup di pelosok.
Karena pembangunan sejati tidak diukur dari seberapa keras pemerintah menceritakan keberhasilannya, melainkan dari seberapa sedikit lagi masyarakat harus mengeluhkan ketertinggalannya.
Kritik ini bukan serangan terhadap pembangunan. Ini adalah gugatan terhadap prioritas pembangunan. Sebab, APBD bukan instrumen untuk memanjakan kekuasaan, melainkan amanah publik untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Merangin.
