SEKATOJAMBI.COM, TANJABBAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, melakukan monitoring dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Tungkal IV Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan optimalisasi penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan akses informasi, konsultasi, serta pendampingan hukum di tingkat kelurahan.
Dalam kunjungan itu, Jonson didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Jambi, Ermasdon, Penyuluh Hukum Ahli Madya, Zurmisniati, serta ajudan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Dhuha Aprilio Kamiko.
Kunjungan lapangan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memastikan layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan akses terhadap layanan hukum.
Pada kesempatan tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum Jambi juga didampingi Tim Penyuluh Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dipimpin Radli Radi.
Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Lurah Tungkal IV Kota, Tommy Fajerin, bersama jajaran kelurahan setempat.
Dalam monitoring tersebut, dilakukan peninjauan terhadap pelaksanaan layanan Posbankum, mulai dari mekanisme pelayanan konsultasi hukum, penyampaian informasi hukum kepada masyarakat, hingga bentuk pendampingan awal yang diberikan kepada warga.
Selain itu, monitoring juga menjadi sarana untuk melihat kesiapan Posbankum dalam menjalankan perannya sebagai ruang layanan hukum yang dekat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Jonson Siagian menegaskan bahwa keberadaan Posbankum memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pemahaman awal terhadap persoalan hukum.
“Posbankum harus hadir sebagai sarana yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam membantu warga memahami persoalan hukum yang dihadapi dan memperoleh akses layanan hukum yang tepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan layanan Posbankum memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, serta para penyuluh hukum agar pelayanan dapat berjalan tertib, efektif, dan berkelanjutan.
Melalui monitoring ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi terus mendorong peningkatan kualitas layanan bantuan hukum sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan yang lebih mudah diakses masyarakat.
Kegiatan monitoring Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Tungkal IV Kota berlangsung lancar dan diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
