SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, menghadiri kegiatan Koordinasi Layanan Bantuan Hukum dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Jambi, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi tersebut turut dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan HAM pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Sorta Delima Lumban Tobing, beserta jajaran terkait.
Koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut penguatan sinergi antar lembaga dalam memastikan layanan bantuan hukum dapat diakses secara optimal oleh masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan pendampingan hukum sebagai bagian dari pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.
Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas peran strategis Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Kota Jambi dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk menyerap berbagai masukan, mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum, serta mendorong kolaborasi yang lebih terarah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil Kementerian Hukum Jambi, dan lembaga bantuan hukum.
Dina Rasmalita menegaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Jambi berkomitmen mendukung penguatan layanan bantuan hukum yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pendampingan hukum secara layak, adil, dan setara di hadapan hukum.
“Layanan bantuan hukum merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia sekaligus bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Melalui koordinasi ini, diharapkan layanan bantuan hukum di Provinsi Jambi semakin kuat sebagai instrumen pemberian akses keadilan, sekaligus mempertegas komitmen negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.
