SEKATOJAMBI.COM, KOTA JAMBI – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly secara tegas menyesalkan sikap PT Pertamina yang dinilai terkesan melakukan pembiaran terhadap persoalan yang berdampak langsung pada ribuan warga di Kota Jambi.
Hal ini dikatakan Kemas Faried Alfarelly dalam forum bersama Forum Warga Tolak Zona Merah, Minggu (21/12/2025) di Kenali Asam Bawah, Kota Jambi.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Anggota Komisi XII DPR RI H Syarif Fasha dan anggota DPRD Kota Jambi Datuk Muklis.
Kemas Faried bilang, masyarakat sampai saat ini masih berada dalam ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan tanah mereka.
“Kami sangat menyesalkan sikap Pertamina. Persoalan ini sudah berjalan lama, tetapi penyelesaiannya terkesan dibiarkan. Warga dirugikan, sementara kejelasan tidak kunjung diberikan,” ujarnya.
Dikatakannya, banyak warga telah memiliki sertifikat tanah resmi, membayar pajak, dan memenuhi seluruh kewajiban sebagai warga negara.
Namun, tiba-tiba status tanah mereka diblokir dengan alasan masuk zona merah eks aset Pertamina.
“Ini bukan persoalan kecil. Ada masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal, punya sertifikat sah, tapi mendadak disebut sebagai aset negara. Ini sangat tidak adil,” katanya lagi.
DPRD Kota Jambi, kata Kemas Faried, telah melakukan komunikasi dan penelusuran, termasuk dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Hasilnya, DPRD justru mendapatkan informasi bahwa diperlukan koordinasi lanjutan antara DJKN dan Pertamina untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Di sinilah kami melihat adanya pembiaran. Bola seolah dilempar ke sana ke mari, sementara masyarakat terus menjadi korban,” pungkasnya. (Sekatojambi.com/Noval)
