SEKATOJAMBI.COM, KOTA JAMBI – Dugaan penolakan pasien oleh umah Sakit Mitra terhadap korban kebakaran menuai sorotan Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly. Mendapat laporan dari warga, Faried langsung turun ke lapangan mengunjungi korban di kawasan Jelutung, Minggu (1/6/2025) pagi.
Korban diketahui bernama Nurbati, seorang perempuan paruh baya yang tinggal seorang diri di rumahnya di Jalan Guru Muchtar, RT 14, Kelurahan Jelutung. Ia mengalami luka bakar di tangan dan kaki, serta cedera lutut akibat kebakaran di bagian dapur rumahnya.
“Saat kejadian, mamak sedang sendirian di rumah. Tiba-tiba api membesar di dapur dan melukai tubuhnya,” ujar anak korban saat ditemui, Minggu (1/6/2025).
Usai insiden, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Mitra pada pagi hari. Namun, menurut keterangan keluarga dan Ketua RT setempat, sore harinya korban diminta pulang tanpa penjelasan yang jelas.
“Tidak tahu alasan pasti, tapi sore itu diminta pulang begitu saja,” kata Ketua RT.
Mendengar kabar tersebut, Kemas Faried langsung berkoordinasi dengan Direktur RSUD Abdul Manap untuk mengevakuasi korban kembali ke rumah sakit dengan ambulans. Ia memastikan seluruh biaya pengobatan akan ditanggung pemerintah.
“Soal biaya jangan dipikirkan. Pemerintah akan mengurus semuanya,” tegas Faried kepada pihak keluarga korban.
Politisi dari Partai Golkar itu menyesalkan jika benar terjadi penolakan pasien. Menurutnya, rumah sakit seharusnya mengedepankan kemanusiaan, bukan administrasi. Terlebih, BPJS Kesehatan milik korban masih aktif.
“Kalau benar pasien ditolak, ini fatal. Kami akan panggil manajemen RS Mitra besok untuk meminta penjelasan. Tidak ada alasan bagi rumah sakit untuk menolak pasien, apalagi dalam kondisi luka bakar,” ujarnya.
Senada, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Dapil Kota Jambi, H. M. Nasir, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menyatakan keprihatinannya atas kejadian ini.
“Ini preseden buruk bagi dunia kesehatan. Rumah sakit tidak boleh menolak siapa pun yang membutuhkan perawatan. Uang bisa diurus, tapi nyawa tidak bisa ditunda,” kata mantan Ketua DPRD Kota Jambi itu.
Nasir menekankan, pemerintah memiliki alokasi anggaran untuk kondisi darurat semacam ini dan mendesak DPRD Kota segera memanggil pihak manajemen rumah sakit.
“Bagaimana kita bisa bicara kesejahteraan masyarakat kalau pasien masih ditolak rumah sakit,” tutupnya.
